Pemprov Jatim Terima Dua Penghargaan BKN Award 2021

Surabaya, memorandum.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dua penghargaan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2021. Pertama, peringkat I untuk Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Kedua, Peringkat I Komitmen Pengawasan dan Pengendalian. Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Selain itu, terdapat sembilan pemerintah kabupaten/kota yang juga memeroleh penghargaan berdasarkan kategori yang ada. Kategori pertama - perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai peringkat I.Sedangkan Kabupaten Tulungagung menduduki peringkat III. Sementara untuk kategori kota, diberikan kepada Pemerintah Kota Madiun dengan peringkat I, diikuti oleh Pemerintah Kota Surabaya di peringkat III di kategori yang sama. Selanjutnya, kategori kedua implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai peringkat I, Pemerintah Kabupaten Lumajang di peringkat III. Kategori ketiga, penilaian kompetensi diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai peringkat II. Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh penghargaan peringkat III. Kategori keempat  implementasi penilaian kinerja diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menduduki peringkat II dalam BKN Award tahun 2021 ini. Gubernur Khofifah mengatakan, inovasi menjadi faktor penting dalam menghadapi era Society 5.0. Dirinya mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Khofifah menuturkan Pemprov Jatim menerapkan konsepsi CETTAR dalam menjalankan roda pelayanan kepada masyarakat. CETTAR yang tidak lain adalah akronim dari cepat, efektif, tanggap, transparansi, akuntabel dan responsif tersebut. Kata dia, dijadikan motivasi dan pendongkrak semangat seluruh ASN Jatim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami berupaya agar CETTAR benar-benar diwujudkan dalam setiap program kerja dan kebijakan. Jadi bukan sekedar slogan tanpa makna. Saya ingin masyarakat Jatim benar-benar bisa merasakan arti CETTAR tersebut,” ungkap Khofifah. BKN Award 2021 diberikan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). “CETTAR berarti ada kecepatan kita untuk bisa menangani apa saja yang menjadi tupoksi kita, efektif, efisien, tanggap, transparan, penting itu accountable dan responsif. Bukan sekedar responsif tapi quick response. Format ini menyatu pada gerak seluruh OPD, tidak terkecuali,” tambah dia. Khofifah mengungkapkan, prestasi yang diraih Pemprov Jatim ini adalah prestasi bersama seluruh ASN. Karenanya, Khofifah pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh ASN Jawa Timur atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas dalam melayani seluruh masyarakat. Mantan mensos ini berharap penghargaan yang diterima Pemprov Jatim maupun Pemkab/Pemko di Jatim ini dapat menjadi semangat dan dorongan untuk melakukan transformasi yang dapat menjawab semua tantangan kekinian. Termasuk diantaranya melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang notabene menjadi ujung tombak pelayanan publik. "Bukan hanya pemenuhan kebutuhan, tetapi percepatan pemenuhan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Semakin baik kualitas SDM, diharapkan semakin baik pula kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera diselesaikan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa penguatan birokrasi merupakan kunci kemajuan negara. Menurutnya, saat ini birokrasi harus mampu dan terampil berkolaborasi dalam mewujudkan berbagai program dan kebijakan pembangunan. Untuk itu, kata dia, sudah waktunya birokrasi beradaptasi dan mengubah pola-pola yang sekiranya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Utamanya dalam hal pelayanan publik dan birokrasi. Selain digitaliasi layanan agar lebih efektif dan efisien, pembinaan SDM pun perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Termasuk dengan menggandeng generasi millenial dan gen z. "Milenial dan gen z punya persepsi dan nilai yang tidak ada di generasi sebelumnya. Tapi banyak yang mengatakan kalau mereka tidak santun. Mereka cuek, jadi jangan disamakan dengan generasi dulu. Kita malah harus beradaptasi karena mereka dengan kecakapan teknologinya merupakan masa depan kita," imbuhnya Kepala BKN, Kepala Kanreg II BKN, Kepala PT. Taspen Kantor Cabang Utama Surabaya, Bupati Tulungagung, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Madiun, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Probolinggo, Bupati Lamongan, Bupati Tuban, Wakil Bupati Kediri, Wakil Bupati Bangkalan, Wakil Bupati Lumajang, Wakil Bupati Bondowoso serta segenap kepala OPD di lingkungan Provinsi Jatim. (day)