Ketua DPRD Surabaya Dorong Akses Permodalan UMKM

Surabaya, memorandum.co.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 telah didok. Sektor pemulihan ekonomi ditempatkan sebagai salah satu pos prioritas dengan 2,16 persen anggaran atau sebesar Rp224,8 miliar dari total kekuatan belanja Rp10,4 triliun. Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mendorong pemkot agar segera melakukan pemulihan, percepatan, dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, realisasi akselerasi ekonomi harus bisa mulus melaju sejak awal tahun 2022 mendatang. "Maka unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap jadi fokus utama yang harus mendapatkan akses permodalan," tegasnya, Senin (15/11/2021). Adi menandaskan, pemkot melalui BUMD-nya yakni, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama telah mengeluarkan pinjaman lunak dengan bunga 3 persen, melalui program bernama Puspita. "Itu dipakai oleh pelaku UMKM di Surabaya untuk menggerakkan ekonominya. Jadi saya kira pemkot juga akan memberikan akses modal," tandasnya. Selanjutnya, Adi berharap ada akses promosi yang terintegrasi dengan memanfaatkan ranah teknologi dan informasi. Begitu juga penyediaan sarana akses bimbingan bagi pelaku UMKM. "Bagaimana mendesain packaging, lalu mendesain promosi dengan efektif, nah itu harus dijalankan oleh pemkot," terangnya. Sebab, Adi menilai gencarnya promosi bisa memperkuat branding UMKM yang ada di Kota Surabaya. Sehingga berangkat dari promosi, maka akan mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli produk-produk hasil tangan pelaku usaha. Tidak kalah penting Adi mengungkapkan, manakala berbicara tentang UMKM, ada 3 aspek penting yang harus benar-benar dicermati jika ingin perbaikan ekonomi masyarakat bisa berjalan sesuai rencana. "Karena UMKM itu di mana pun kan masalahnya ada 3, yaitu akses modal, akses bahan baku, dan pasar," tuntas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini. (mg3)