APBD 2022 Disahkan, Reni Astuti Soroti Anggaran Pemulihan Ekonomi 2,16%

Surabaya, memorandum.co.id - DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya tuntas mengesahkan APBD Surabaya tahun 2022 tepat di Hari Pahlawan, kemarin, dengan kekuatan anggaran Rp10.405.185.113, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp9.533.435.129.951, lalu belanja daerah senilai Rp10.395.185.797.113, dan pembiayaan daerah sejumlah Rp861.750.667.162. Kendati telah disahkan, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti melayangkan sorotan terkait anggaran APBD 2022. Pasalnya, porsi anggaran pemulihan ekonomi hanya berkisar 2,16 persen dari total APBD 2022. Saat membedah APBD 2022, Reni menguraikan prioritas anggaran yang mencakup di antaranya urusan pendidikan Rp2.324.846.009.953 (22,34%), kesehatan Rp2.146.115.654.358 (20,63%), infrastruktur Rp2.021.703.899.289 (19,4%), dan pemulihan ekonomi Rp224.856.253.590 (2,16%). “Arah kebijakan tahun anggaran 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal. Maka ini harus menjadi nafas semangat kita bersama dengan spirit nilai-nilai kepahlawanan,” tegas Reni, Kamis (11/10/2021). Bicara mengenai pemulihan ekonomi, menurut Reni tidak cukup ditopang oleh anggaran pemulihan ekonomi yang bersumber dari APBD. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder kota untuk bangkit pascalonjakan pandemi. Terlebih lagi di sisi lain, Reni menilai perlu waspada manakala ada gelombang lonjakan Covid-19. “Di masa pandemi ketika lonjakan kasus menurun adalah pemulihan ekonomi yang tidak cukup jika mengandalkan APBD saja. Karenanya, kebijakan yang mampu menstimulus ekonomi harus terus ditingkatkan," ucapnya. "Hal penting juga di masa saat ini Surabaya butuh pahlawan pemulihan ekonomi baik dari masyarakat, pengusaha, pelaku UMKM, dan siapapun yang memiliki spirit perjuangan bangkitkan ekonomi Surabaya,” sambung Reni. Di samping anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur, Reni mengatakan pemkot perlu membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di antaranya dengan kebijakan ramah investasi di Kota Surabaya. "Sehingga menambah ketersediaan lapangan kerja, perluas ekosistem wirausaha hingga tingkat kampung, kemudahan akses pembiayaan keuangan bagi UMKM, optimalisasi aset pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi warga," urai legislator dari Fraksi PKS ini. Reni juga menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi sejatinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, di samping target laju pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan harus menjadi fokus pemerintah kota dalam menjalankan APBD 2022. Di akhir tahun 2022, indeks GINI ditarget turun menjadi 0,328 dari saat ini 0,344. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) ditarget turut menjadi 8,99% dari saat ini 9,79%, lalu angka kemiskinan ditarget turun menjadi 4,62% dari saat ini 5,02%. Adapun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ditarget naik menjadi 82,50 dari saat ini 82,23. “Indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan itu agar menjadi dashboard atau panduan bagi pemkot untuk mempersembahkan APBD 10,4 triliun. Supaya manfaatnya benar-benar dirasakan untuk kesejahteraan warga Kota Surabaya. Anggaran sektor pendidikan dan kesehatan juga harus benar-benar terealisasi untuk mensolusi kebutuhan dasar warga," pungkas Reni. (mg3)