BBM Satu Harga Masih Masih Alami Kendala di Luar Jawa

Malang, Memorandum.co.id -  Salah satu target kinerja BPH Migas, adalah menyamakan Bahan Bakar Minyak (BBM) selaras dan satu harga di seluruh Indonesia. BBM satu harga, mengacu kepada perintah presiden. Didasarkan sila Pancasila yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan anggota komisi VII DPR RI, H. Ali Ahmad SH saat sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas tabun 2021, sinergitas BPH Migas dan DPR RI, di Hotel Ijen Suites Kota Malang, Selasa (02/11/2021). "Tugas BPH cukup banyak, terkait dengan BBM. Mulai dari pengawasan dan distribusi. Memastikan, agar semua sampai pada konsumen. Tugas lainya, menciptakan BBM satu harga," terang Gus Ali, sapaan H. Ali Ahmad SH ditemui Memorandum. BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi. Dalam praktieknya, di lapangan berkerjasama dengan TNI / Polri, sebagai pengamanan dan pengawasan. Ditargetkan, BBM satu harga akan tuntas di tahun 2024. Ditambahkannya, untuk pemenuhan selaras satu harga, memang ada kendala. Khususnya, di luar pulau Jawa. Kendalanya, pada keamanan, perijinan dan investor. "Yang paling utama, adalah pada investor untuk menggarap itu. Karena biayanya cukup besar. Kalau keamanan dan perijinan, sudah tidak ada masalah," lanjutnya. Selain itu, lanjut politisi PKB itu, saat ini sedang proses digitalisasi. Yakni di bagian nozzle dipasang, sistemnya termasuk wifi nya. Sehingga BBM tepat sasaran. Kalau semestinya untuk subsidi, namun dijual ke Industri, bisa berbahaya. "Lalu siapa siapa yang mengawasi. BPH Migas ? jumlahnya jam segitu, kantornya juga tidak ada dekat Kecamatan. Paling tidak dengan digitalisasi, akan mengurangi," pungkasnya. (edr/gus)