Surabaya Level 1, Wali Kota Ingatkan Warga Tak Abai Prokes

Surabaya, memorandum.co.id - Gotong-royong seluruh elemen di Kota Surabaya dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19, akhirnya menuai hasil. Sebab, berdasarkan assessment Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 per tanggal 19 Oktober 2021, PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Kota Surabaya berstatus level 1. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur lantaran PPKM di Kota Pahlawan telah berstatus level 1 berdasarkan Inmendagri. Saat ini assessment indikator penilaian Covid-19 dalam Inmendagri, tidak berpedoman pada wilayah aglomerasi. "Alhamdulillah sesuai Inmendagri di situ kita Surabaya masuk level 1. Karena di dalam Inmendagri disebutkan (indikator penilaian) tidak lagi aglomerasi, tetapi dibebankan pada masing-masing kota," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (19/10/2021). Oleh karena itu, Eri berkomitmen fokus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Jika sebelumnya beberapa sektor kegiatan belum diizinkan beroperasi, maka ke depan sudah diperbolehkan. Tentunya dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan ketat. "Alhamdulillah dengan Inmendagri yang baru keluar itu kita level 1, maka tujuan kita satu, yakni menggerakkan ekonomi yang harus mulai berputar," ujarnya. Bahkan, ia menyatakan, telah menggandeng PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama untuk menggerakkan sektor terdampak PPKM sebelumnya, seperti bidang kesenian dan pariwisata. "Mulai hari ini kita akan rapatkan dengan PKK, pariwisata, kesenian. Sehingga ada batas-batas jumlah hadir berapa, jumlah yang bisa main berapa," ungkapnya. Bagi dia, sekarang ini roda perekonomian di Surabaya harus digas pol. Apalagi, beberapa sektor usaha di Surabaya sebelumnya sempat terhenti. Makanya, Pemkot Surabaya hadir untuk menggerakkan ekonomi masyarakatnya. "Ekonomi sudah harus bergerak, digas pol. Sudah lama warga Surabaya pergerakan ekonominya berhenti. Jadi pemerintah hari ini harus hadir menggerakkan ekonomi di Surabaya," tegasnya. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menjelaskan, bahwa ada enam indikator penilaian yang sudah dicapai Kota Pahlawan sehingga berstatus level 1. Di antaranya yakni, bed occupancy rate (BOR) atau keterisian kamar di rumah sakit (RS), kapasitas tracing, treatment dan testing hingga capaian vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. "Yang paling penting itu kita sudah lewati semua. Tapi ada vaksin, dan vaksinnya Surabaya sudah tinggi. Karena Surabaya vaksinnya terkunci dengan aglomerasi, maka secara otomatis (Inmendagri sebelumnya) tidak bisa turun level 1, karena (aglomerasi) harus 70 persen," katanya. Di sisi lain, Eri menyebut, untuk berada pada Level 1, dalam kebijakan Inmendagri sebelumnya, capaian vaksinasi lansia di wilayah aglomerasi juga harus mencapai minimal 60 persen. Makanya, selama ini Kota Surabaya getol mendukung percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi. "Karena itu Surabaya juga membantu percepatan untuk vaksinasi aglomerasi dengan mengirimkan mobil vaksinasi. Tapi Alhamdulillah, dengan Inmendagri yang tidak menggunakan aglomerasi, tapi di masing-masing wilayah, Surabaya jadi level 1," terangnya. Saat ini vaksinasi di Surabaya untuk dosis 1 sudah mencapai 115 persen dan dosis 2 sekitar 90 persen. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengejar 100 persen capaian vaksinasi dosis ke 2. "Kita mengejar dosis 2 ini 100 persen. Dan ini yang kita lakukan terus, dilihat dari indikator-indikator (Inmendagri) tadi, kita sudah melebihi semua sebenarnya," sebutnya. Eri pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen serta masyarakat yang telah bergotong-royong memutus mata rantai Covid-19 di Kota Pahlawan. Meski Surabaya sudah berada di level 1, ia mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak abai dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan (prokes). "Saya matur nuwun (terima kasih) kepada warga Surabaya. Waktunya kita bangkit dan jangan dirusak kebangkitan ekonomi kita ini. Saya nyuwun tulung (minta tolong) masyarakat Surabaya terus jaga prokes-nya," pesannya. Menurutnya, Pemkot Surabaya tak bisa berjalan sendiri dalam mengendalikan Covid-19 agar tetap landai. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik itu masyarakat maupun stakeholder yang ada di Surabaya. Utamanya, bersama pemerintah meningkatkan pergerakan ekonomi. "Karena, satu tujuan kita, yakni kemakmuran warga Kota Surabaya. Sekali lagi, jangan dihentikan dengan pola hidup yang tidak prokes. Karena, kalau ini (Covid-19) naik kembali, maka yang rugi adalah warga Surabaya," tuturnya. Eri pun meyakini, ketika seluruh sektor ekonomi di Surabaya bergerak, masyarakatnya tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Sebab, ketika Covid-19 di Surabaya kembali naik, tentu yang rugi sendiri adalah masyarakat. "Tapi saya percaya dengan warga Surabaya, Insya Allah yang jualan tetap jualan, kegiatan tetap kegiatan, tapi prokes tetap dijaga sehingga ekonomi bisa bergerak, dan namanya Covid-19 turun dan nol di Surabaya," pungkasnya. (fer)