Lumajang, memorandum.co.id - Polres Lumajang saat ini tengah menangani kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial PKH dan BPNT di Desa Sawaran Lor, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang ,yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno mengungkap perkembangan penyidikan kasus tersebut. Menurutnya, dugaan sementara ada dua orang yang dicurigai sebagai calon tersangka. "Ada 2 orang, mungkin masih berkaitan karena PKH dan BPNT ini kan berkesinambungan. Terkait dari pihak mana saja tentunya ya berkaitan dengan proses sirkulasi anggaran ini," ungkapnya saat press release di Lobby Mapolres Lumajang, Kamis (30/9/2021). Saat diminta awak media untuk mengungkapkan inisialnya, perwira menengah berpangkat melati dua itu keberatan memberikan inisial nama yang dicurigai sebagai tersangka kasus tersebut. "Belum, nanti akan kita sampaikan. Mohon waktu," ujarnya. Eka Yekti mengaku, pihaknya menemukan adanya pemotongan dana bantuan PKH dengan nilai yang bervariasi. "Sampai dengan hari ini, kita sudah memeriksa 113 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kami temukan adanya pemotongan dengan nilai yang bervariasi. Mulai dari yang hanya menerima sebagian, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Jadi kartu keluarga sejahtera tidak diberikan kepada KPM padahal sudah keluar dari pihak bank," tuturnya. Lebih lanjut, ia menambahkan, saat ini pihaknya masih belum bisa menetapkan tersangka karena masih menghitung kerugian dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). "Kami audit dulu total kerugiannya berapa, kira-kira sekitar 170 juta sampai dengan saat ini, tapi kita masih menunggu perkembangan dari BPKP, setelah itu kita gelar perkara, setelah itu baru keluar tersangka," imbuhnya. Sementara terkait dengan BPNT, Eka Yekti menerangkan bahwa pihaknya menemukan perbedaan data bayar dengan data transaksi. "Kemudian juga ada 200 kartu yang belum disalurkan oleh para pendamping atau mungkin juga bank. Jadi kita menemukan kartu itu belum tersalur tapi di kartu itu ada transaksi. Kartunya warga tidak menerima, uangnya warga juga tidak menerima," pungkasnya. (fai)
Kategori :