Sampah Surabaya Sumbang PAD, Dewan Dorong Optimalisasi

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati mengungkapkan, ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggembirakan dari pos yang selama ini belum menjadi alternatif retribusi untuk penambahan PAD. "Penambahan itu dari sektor persampahan. Ini perlu diacungi jempol," ujar Aning yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya ini, Rabu (29/9/2021). Meski demikian, Aning menjelaskan bila Perda Retribusi Persampahan juga perlu dievaluasi karena sudah lebih dari 3 tahun berjalan namun nilainya masih sangat kecil. "Tentunya dibarengi dengan perbaikan pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. Di antaranya keberpihakan anggaran pada pengelolaan sampah permukiman. Untuk itu dibutuhkan roadmap pengelolaan sampah, karena menjadi salah satu kunci untuk perbaikan," tandasnya. Lulusan Teknik Lingkungan ITS ini memiliki harapan untuk mewujudkan Surabaya nol sampah. Sehingga menyongsong RPJMD 2021-2026, sektor persampahan perlu dioptimalkan dan lebih baik dari capaian lima tahun sebelumnya. "Selama ini belum ada roadmap yang terukur untuk mewujudkan Surabaya nol sampah. Karenanya pertama yang harus dilakukan yaitu, membentuk RW percontohan di 154 kelurahan. Jadi ada kolaborasi pembinaan kampung Proiklim dari Dinas Lingkungan Hidup dan kolaborasi ketahanan pangan dengan DKPP," jelas politisi dari PKS ini. Kedua, lanjut Aning, pemkot harus men-support sarpras pengelolaan sampah persil tingkat RW. Sebab selama ini, support masih sangat minim, satu RT hanya dijatah satu tong komposter Berikutnya, pembinaan RW lain dalam satu kelurahan oleh RW percontohan. RW percontohan yang dibentuk dan sukses, maka didorong untuk bisa membina RW lain hingga satu kelurahan mampu mengelola sampah mandiri. "Selanjutnya, ini yang paling vital dan fatal yakni, pembuatan Bank Sampah Induk. Ini sangat dibutuhkan karena BSIS yang ada, selama ini banyak mendapat keluhan," tegasnya. Selain itu juga harus ada edukasi melalui sekolah/ parenting wali murid dan Satgas Lingkungan. Begitu pun konservasi Mangrove yang mesti diperhatikan. Dan terakhir, pembentukan sampah kawasan. "Kita harus serius mengawal baik dari sisi anggaran, regulasi, dan pelaksanaan di lapangan. Karena sampah ini bisa menjadi sumber PAD sekaligus pemberdayaan masyarakat yang sangat memungkinkan untuk diwujudkan," pungkas Sekretaris Fraksi PKS ini. (mg3)