Belum Ada Roadmap yang Jelas, Wakil Ketua Komisi C Beri Catatan Menuju Surabaya Nol Sampah

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sektor persampahan di Kota Pahlawan, dalam 5 tahun terakhir menorehkan hasil yang membanggakan. Sebab, berdasarkan data KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), persentase sampah perkotaan yang berhasil ditangani melampaui target nasional. Target TPB nasional adalah 80 persen, sedangkan Surabaya existing 2019 sudah 96,43 persen. Begitu pun jumlah timbulan sampah yang bisa didaur ulang, jumlahnya meningkat pesat. Target TPB nasional 20 ton/hari, existing Surabaya pada 2019 sudah mencapai 112 ton/hari. "Ini satu prestasi yang luar biasa dan patut ditingkatkan secara holistik. Sehingga Surabaya betul-betul bisa mencapai target nol sampah dengan pengurangan sampah di persil secara signifikan," kata politisi dari PKS ini, Minggu (12/9/2021). Untuk itu, Aning menegaskan, menyongsong RPJMD 2021-2026 di sektor persampahan, Surabaya perlu memiliki roadmap pengelolaan sampah yang jelas. Yaitu berdasarkan pada IKLHS yang sudah disusun dalam RPJMD. "Karena selama ini belum ada roadmap terukur yang menyertai dokumen IKLHS dalam RPJMD sebagai panduan di lapangan," sebutnya. Sehingga Aning yang juga lulusan Teknik Lingkungan ITS ini memberikan sejumlah catatan agar pemkot memiliki roadmap untuk mewujudkan Surabaya nol sampah. "Pertama, perlu dibentuk RW percontohan di 154 kelurahan. Jadi ada kolaborasi pembinaan kampung Proiklim dari Dinas Lingkungan Hidup dan kolaborasi ketahanan pangan dengan DKPP," jelasnya. Kedua, lanjut Aning, pemkot harus men-support sarana dan prasarana (sarpras) pengelolaan sampah persil tingkat RW dari. Sebab selama ini, support masih sangat minim, satu RT hanya dijatah satu tong komposter "Ketiga, support regulasi pengelolaan sampah persil tingkat RW. Jadi perlu dibuat perwali yang mendetailkan perda, salah satunya adalah perwali pembatasan plastik dan yang lainnya," katanya. Berikutnya, pembinaan RW lain dalam satu kelurahan oleh RW percontohan. RW percontohan yang dibentuk setelah sukses didorong untuk bisa membina RW lain sampai satu kelurahan mampu mengelola sampah mandiri. "Kelima, ini yang paling vital dan fatal yakni, pembuatan Bank Sampah Induk. Ini sangat dibutuhkan karena BSIS yang ada selama ini banyak mendapat keluhan," tegasnya. Keenam, edukasi sosialisasi melalui sekolah/parenting wali murid dan Satgas Lingkungan. Ketujuh, diperlukannya konservasi mangrove. Dan terakhir, pembentukan sampah kawasan. "Kita harus serius mengawal baik dari sisi anggaran, regulasi, dan pelaksanaan di lapangan. Karena sampah ini bisa menjadi sumber PAD sekaligus pemberdayaan masyarakat yang sangat memungkinkan untuk diwujudkan," ungkapnya. Menurut Aning, penanganan sampah yang baik bisa menghasilkan uang melalui langkah 3R ( reduce, reuse, and recycle). Sekaligus tetap menjaga bumi lebih stabil demi masa depan anak cucu bangsa. "Justru satu hal yang menarik adalah banyaknya pengepul atau pengelola sampah swasta yang ternyata perannya sangat luar biasa. Namun belum ada intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya baik berupa pembinaan maupun fasilitas sinergi pengelolaan sampah berupa tempat atau akses ke TPS. Ke depan akan diusulkan untuk intervensi intensif sebagai bagian dari pemberdayaan," tuntas Sekretaris Fraksi PKS ini. (mg-3/fer)