Ketua Komisi D DPRD Surabaya Apresiasi Pengembalian Uang Seragam Siswa MBR

Surabaya, memorandum.co.id – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, mengapresiasi langkah cepat Pemkot Surabaya menuntaskan polemik seragam, yang terlanjur dibeli orang tua siswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Mantap! Saya memberikan dua jempol bagi Pemkot Surabaya khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang bergerak cepat menyelesaikan masalah seragam. Saya tidak menyangka masalah ini bisa selesai secepat. Bayangan saya mungkin nanti saat PAK (perubahan anggaran keuangan)," ujar Khusnul, Jumat (10/09/2021). Untuk diketahui, seluruh koperasi sekolah SMP negeri di Surabaya mulai mengembalikan uang seragam yang terlanjur dibeli orang tua siswa dari kalangan MBR, kemarin Kamis. Pengembalian ini sesuai perintah Wali Kota Surabaya, karena siswa MBR nanti akan mendapat seragam gratis dari pemkot. "Pemkot di bawah kendali Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, sudah berada di jalur yang benar. Sama seperti saat Surabaya dipimpin Tri Rismaharini. Manakala ada keluhan dari masyarakat, langsung direspon cepat," ulas politisi PDI Perjuangan ini. Agar masalah seragam ini tidak terulang lagi, Khusnul meminta dinas terkait untuk segera mengirim data siswa dari kalangan MBR ke sekolah, baik yang dierima di sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya, agar koperasi sekolah tidak menjual seragamnya ke siswa keluarga MBR, karena akan mendapat bantuan seragam dari pemkot. "Ke depan saya berharap bantuan seragam yang diterima siswa MBR bukan berupa bahan kain, tapi sudah berbentuk baju siap pakai. Pembuatan bajunya nanti bisa bekerja sama dengan UMKM. Ini bagian dari pemberdayaan UMKM di Surabaya juga," katanya. Selain itu, Khusnul juga ingin kualitas pendidikan di Surabaya lebih meningkat. Menyukseskan itu, pihaknya berharap ada partisipasi dari publik yang ikut mendorongnya. Semisal, seperti adanya bantuan dari dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan, untuk membantu fasilitas sekolah atau memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang kurang mampu. "Partisipasi publik untuk menjaga mutu pendidikan Surabaya sebagai barometer pendidikan di Indonesia ini harus dijaga dan ditingkatkan. Biaya pendidikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah, tapi juga bisa gotong royong dengan pihak swasta seperti perusahaan melalui CSR-nya," tandasnya. (mg3)