DPRD Surabaya Ingatkan Bantuan Seragam Siswa MBR Harus Siap Pakai, Bukan Masih Kain

Surabaya, memorandum.co.id - Terkait bantuan seragam siswa MBR dari Pemkot, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah tegas mengingatkan agar seragam yang diberikan sudah berupa baju siap pakai. Bukan sekadar bahan kain yang perlu dijahitkan terlebih dulu. “Selama ini distribusi bantuan seragam masih berupa kain. Sebaiknya pada ajaran sekolah tahun 2022/2023 mendatang, Pemkot Surabaya mendistribusikannya sudah berbentuk seragam siap pakai. Sebab jika hanya diberikan kain, orang tua MBR masih dibingungkan untuk biaya menjahit," ujar politisi PDI Perjuangan ini, Rabu (8/9/2021). Khusnul mengungkapkan, ada sekitar 112,000 siswa SD maupun SMP, baik negeri dan swasta, yang diterima melalui jalur afimasi atau MBR. Dari jumlah tersebut, ada beberapa siswa yang sudah terlanjur membeli seragam di sekolah. Sehingga dia mendesak pemkot agar segera mengembalikan atau mengganti biaya seragam, yang terlanjur dibeli oleh siswa dari kalangan MBR. Ini agar mereka tak terbebani biaya seragam di tengah pandemi Covid-19. "Siswa kelas 7 yang tahun ini baru mengikuti PTM ada yang terlanjur beli seragam di koperasi sekolah. Biaya pembelian itu kami minta untuk dikembalikan. Karena siswa kelas 7 dari anak MBR ini nanti akan mendapat bantuan seragam dari Pemkot Surabaya," desaknya. Saat ini, lanjut Khusnul, pemkot sedang melakukan kroscek data siswa MBR di tiap-tiap sekolah. Kroscek ini sangat penting agar siswa dari kalangan MBR tidak ada yang terlewat. Untuk itu, dia mendorong dinas terkait agar betul-betul serius mengkroscek data tersebut. Di samping itu, Khusnul juga menuntut agar produk-produk yang dijual di koperasi sekolah selayaknya berasal dari UMKM di Surabaya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. "Saya minta keberadaan koperasi sekolah tetap dipertahankan. Koperasi menjadi indikasi pemberdayaan ekonomi itu jalan. Makanya barang-barang yang ada di koperasi yang menyediakan kebutuhan siswa dan guru diambilkan dari UMKM di Surabaya. Agar UMKM bisa berdaya,” tuntas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini. (mg3)