DPRD Surabaya: Penyelarasan Atribut Sekolah Agar Tak Terjadi Dikotomi Antarsiswa

Surabaya, memorandum.co.id - Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengapresiasi niat baik pemkot yang akan memberikan seragam, sepatu, dan tas gratis kepada siswa SD atau SMP, baik negeri maupun swasta, yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anggota Komisi A ini menuturkan, rencana itu sejatinya sudah digaungkan sejak lama. Eri Cahyadi disebutnya memang mengantongi misi itu. Upaya pemerataan perlengkapan sekolah ini dinilainya sebagai bentuk menghilangkan dikotomi antara murid yang kaya dan yang kurang mampu. "Jauh hari Pak Eri memang sudah memiliki rencana untuk menyeragamkan perlengkapan siswa-siswi SD ataupun SMP. Kita dukung penuh. Harapannya agar tidak terjadi dikotomi antara murid yang kaya dan yang kurang mampu. Karena generasi muda ini menuntut ilmu di atap yang sama, sudah selayaknya tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain," jelas Thoni, sapaan akrabnya, Minggu (5/9/2021). Thoni yakin rencana ini cepat atau lambat akan terealisasi. Soal anggaran, pemkot disebutnya sudah ada. Sehingga wali murid MBR diminta tak perlu khawatir terkait perlengkapan sekolah anaknya. Disinggung soal adanya aduan tentang keharusan membeli seragam baru, Thoni menyayangkan. Menurutnya, negara punya kewajiban konstitusional untuk menjamin pendidikan warganya. Dia prihatin manakala di masa pandemi seperti saat ini, ada keluarga MBR yang masih punya kemauan untuk menempuh pendidikan, namun dibebani dengan kewajiban yang harusnya menjadi milik negara. "Sekolah harusnya menyampaikan kepada orang tua, untuk mendorong anaknya agar rajin belajar tanpa perlu terbebani dengan masalah atribut," tegasnya. Sehingga pihaknya meminta bila ada wali murid MBR yang terlanjur membeli seragam, uangnya harus dikembalikan. Dia juga mendorong disdik agar menginventarisir seluruh sekolah negeri yang jadi kewenangan pemkot, bila ada yang terlanjur membeli maka sekolah harus mengembalikan uang itu. "Disdik harus mencari. Di APBD tahun ini misal kurang ya harus dianggarkan tahun depan. Saya rasa di era digital saat ini proses administrasi tercatat rapi. Verifikasi data apakah siswa tersebut MBR atau tidak bukanlah hal yang sulit," tuntasnya. (mg-3/fer)