Pemkot Gratiskan Perlengkapan Sekolah Siswa SD-SMP Berstatus MBR, Mahfudz: Segera!

Surabaya, memorandum.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berniat menggelontorkan seragam sekolah, sepatu, dan tas kepada siswa SD dan SMP yang berstatus sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan perlengkapan sekolah cuma-cuma ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz. Rencana ini menurutnya bagus. Layak didukung. Namun yang perlu digarisbawahi yakni, realisasinya. Mahfudz mengingatkan pemkot jangan sampai membuat wali murid menunggu lama. Pihaknya menuntut perlengkapan tersebut didistribusikan segera. "Jangan hanya woro-woro di sosial media saja tapi segera direalisasikan. Seharusnya disediakan dulu perlengkapan yang akan diberikan. Setelah itu baru diumumkan. Karena jumlahnya ini tidak sedikit. Jangan sampai nanti membuat wali murid menunggu lama, lalu datang nagih ke sekolah," tegasnya, Jumat (3/9/2021). Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo menjelaskan bahwa saat ini, rencana itu dalam proses dan sudah berjalan. “Iya sedang proses. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa cair dan direalisasikan,” ujarnya. Tambah mantan Kadinsos Kota Surabaya ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya untuk menanyakan jumlah UMKM dan yang bisa memproduksi tas dan sepatu. “Harapannya, dengan melibatkan UMKM yang ada di Surabaya bisa mendongkrak perekonomian kembali. Makanya kita komunikasi dengan disdag,” tambahnya. Selanjutnya, pihak UMKM yang akan berhubungan langsung dengan sekolah untuk membagikan tas dan sepatu ke siswa MBR SD dan SMP negeri-swasta di Surabaya. “Pihak sekolah yang tahu mana-mana siswanya yang MBR. Itu kewenagan sekolah. Kami hanya mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan disdag,” jelasnya. Terkait dengan orang tua dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Supomo juga mengimbau kepada mereka agar tidak perlu khawatir terkait seragam anaknya. Sebab, Pemkot Surabaya telah menyiapkan peralatan sekolah seperti seragam dan sebagainya. "Oleh karena itu bapak ibu wali murid untuk kemudian tidak bingung karena pemkot sudah siapkan itu. Karena yang dipakai itu anggarannya pemerintah, maka mekanismenya saat ini masih dalam proses," tuntasnya. (mg-3/fer)