Kasus Nenek Sumirah Jangan Jadikan Pundi Kepentingan Politik

Surabaya, memorandum.co.id - Temuan kasus nenek Sumirah dan rumah roboh di tengah Kota Surabaya mematik reaksi keras sejumlah pihak. Termasuk langkah wali kota membuat aplikasi pelayanan warga kota dinilai tidak maksimal, jika penataan birokrasi di bawahnya tidak smart. Kasus Nenek Sumirah juga menjadi tanggung jawab DPRD Kota Surabaya sebagai pemilih di daerah pilihan (dapil). Pakar kebijakan publik Unesa, Agus Machfud Fauzi SAg MSi menyampaikan, tragedi kemiskinan tidak harusnya menjadi pundi-pundi politik. Karena mereka yang miskin juga mempunyai peranan saat pemilu legislatif 2019. "Mereka juga mempunyai perwakilan di DPRD. Karena pada pemilu nenek Sumirah ini juga memberikan dukungan suara," tutur Agus Machfud Fauzi, Minggu (29/8/2021). Agus Machfud Fauzi yang juga mantan komisioner KPU Jatim ini menegaskan, tidak seharusnya kasus nenek Sumirah yang miskin menjadi kesempatan wakil rakyat untuk mencari simpatik. "Mereka duduk di legislatif juga karena suara rakyat. Termasuk dukungan nenek Sumirah," tegas Agus. Terkait Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuat aplikasi usul bansos melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya agar warga bisa mengusulkan dirinya sendiri atau pun keluarga dan saudaranya yang dirasa membutuhkan dan belum mendapatkan bantuan sosial (bansos), dinilai Agus Machfud Fauzi akan berisiko terganggunya koordinasi pelayanan aparatur pemerintahan di bawah. "Usulan dari bawah (masyarakat) akan memotong jalur birokrasi. Karena itu perlu kesiapan aparatur di tingkat bawah (RT, RW, lurah, camat) untuk mengawal usulan masyarakat," tandas dia. Ia mengingatkan, peran dan fungsi aparatur adalah mengawal agar kebutuhan serta pelayanan terhadap masyarakat terpenuhi secara benar. "Jangan sampai informasi yang masuk ke pemkot (melalui aplikasi) keliru. Atau bisa saja hoax. Ini perlu dijaga agar aplikasi yang diterapkan tidak menimbulkan kericuan sosial baru di masyarakat," tandas dia. (day/fer)