Gubernur Jatim Rotasi dan Mutasi 16 Pejabat Eselon Dua Pemprov Jatim

Surabaya, memorandum.co.id - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pimpinan tinggi pratama aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim. Pelantikan dilaksanakan secara daring, serta sejumlah perwakilan hadir di Gedung Negara Grahadi, Rabu (28/7/2021), guna pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas. Pelantikan pejabat hasil rotasi tersebut berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/3583/204/2021 tanggal 26 Juli 2021. Sebanyak 16 pejabat eselon dua atau pimpinan tinggi pratama yang dilantik hari ini sebagai berikut : Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Jatim, Sjaichul Ghulam sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Mohammad Yasin sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim, Soekaryo sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim, Jumadi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim. Herlin Ferliana sebagai Direktur RSU Haji Surabaya Provinsi Jatim, Ardo Sahak sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, Nur Kholis sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jatim, Indah Wahyuni sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim, Dyah Wahyu Ermawati sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Mohammad Gunawan Saleh sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan Provinsi Jatim. Budi Santosa sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim, Tiat Surtiati Suwardi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim, Mochammad Hafidin Ilham sebagai Direktur RSUD Dr Soedono Provinsi Jatim, Agung Subagyo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro Provinsi Jatim, Muhammad Hadi Wawan Guntoro sebagai Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi Jatim. Gubernur Khofifah mengatakan bahwa proses pelantikan pejabat eselon dua ini sudah disiapkan sejak Maret lalu. Namun, karena adanya kendala perubahan pansel dan juga beberapa kendala lain, maka urusan administrasi persyaratan rotasi dan mutasi jabatan baru bisa terselenggara hari ini. “Kami juga waktu itu ingin mendapatkan kepastian terkait Bakorwil. Kepastian dari lima Bakorwil itu kita baru dapat, bahwa Bakorwil itu boleh diisi, itu sekitar Maret. Setelah Maret itu saya kemudian minta dikordinasikan anggarannya ini berinduk kemana karena ini struktur Bakorwil kan hanya ada di Jatim, maka ada jawaban bahwa anggarannya berinduk ke Sekda,” kata Khofifah. Selain itu kondisi pandemi covid-19 juga dikatakan Khofifah sebagai salah satu kendala dan alasan mengapa pengisian jabatan kosong cukup lama pelaksanaannya. Terlebih ada PPKM darurat dan banyaknya kepala OPD yang akan diangkat ternyata positif Covid-19. Hal itu pula yang menjadi alasan mengapa pelantikan hari ini dilakukan secara semi virtual. Dengan mayoritas pejabat menghadiri pelantikan dari tempatnya masing-masing. Yang dihadirkan di Grahadi hanya tiga orang untuk melaksanakan pelantikan dan sertijab secara langsung dan juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas. “Menyiapkan proses pelantikan di masa PPKM level 4 hari ini memang tidak mudah, semua harus dikoordinasikan dengan suasana yang kita tetap jaga kesehatan, tetap ketat menjaga jarak yang aman. Jadi tadi ya hanya 3 orang,” tegasnya. Selanjutnya, setelah pelaksanaan rotasi dan mutasi ini, masih ada cukup banyak jabatan yang kosong. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dirut RSJ Menur, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jatim, Kepala Bakowil Malang, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Jatim, Kepala Dinas PU Mina Marga, dan sejumlah posisi jabatan strategis yang lain. “Untuk mengisi yang kosong, Besok kami akan rapat untuk bikin pansel (panitia seleksi). Panselnya kan sudah ada kemarin itu kan juga ada pansel proses untuk merotasi. Jadi hari ini yang kosong-kosong akan diisi plt, kemudian kami akan segera open bidding kayak gitu,” pungkas Khofifah. (mg-6/fer)