Kediri, memorandum.co.id - Putra Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramono bersama wakilnya, Dewi Maria Ulfa terus menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Kabupaten Kediri yang dikemas dalam acara Ngopi Bareng (Ngobrol Persoalan dan Solusi).
Acara Ngopi Bareng kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dalam Ngopi Bareng sebelumnya digelar di Pendopo Kabupaten Kediri, kali ini digelar dalam Sambang Desa. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Bup, langsung datang ke desa untuk mendengar keluhan masyarakat.
Dalam edisi Sambang Desa kali ini digelar di Balai Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jumat (4/6/2021). Acara dihadiri ratusan warga Kayen Kidul dan bahkan masyarakat luar Kecamatan Kayen Kidul pun juga turut menghadiri, dengan tujuan bisa menyampaikan aspirasinya dan keluhannya langsung ke orang nomor satu di Kabupaten Kediri.
Berbagai aspirasi dan keluhan masyrakat ditampung oleh Mas Bup. Mulai dari persoalan UMKM, kesehata, penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), infrastruktur hingga masalah kelangkaan pupuk yang terjadi hampir disetiap musim panen.
Dan yang menyita perhatian persoalan pengelolaan parkir di RSKK (Rumah Sakit Kabupaten Kediri) yang sebelumnya RSUD Pare. Yang mana dalam pengelolaan parkir tersebut dikelola oleh pihak ketiga.
“Pengelolaan parkir di RSKK Pare yang sebelumnya dikelola oleh desa, namun saat ini beralih dikelola oleh pihak ketiga. Yaitu CV. Calnin Sejahtera Abadi (CSA) sejak Mei 2020,” ujar Zuhri Nasrullah asal Pare.
Atas pergantian pengelolaan parikir tersebut, sambung Zuhri, saat ini tidak ada pemasukan untuk desa.
“Maka dari itu kami berharap pada Mas Bup agar pengelolaan parkir tersebut bisa dikelola kembali oleh desa. Dan bila harus melalui pihak ketiga, bisa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dengan harapan hasil dari parkir tersebut bisa dikelola kembali oleh desa,” harap Zuhri pada Mas Bup.
Sebelumnya, tambah Zuhri, perolehan parkir perbulan sampai 3 juta dan juga bisa membantu masjid dan juga pemasukan untuk rumah sakit.
“Namun, setelah dikelola oleh CV penghasilan kami rata-rata dibawah 2juta dan bahkan pernah dibawah 1juta. Maka dari itu kami berharap pengelolaan parkir bisa dikelola oleh desa,” tandas Zuhri.
Atas keluhan tersebut, Mas Bup langsung menanggapinya dengan serius dan pihaknya akan menelpon pihak rumah sakit.
“Habis acara ini (Sambang Desa-red) pihak rumah sakit akan kami telepon dan akan saya cek ke Kepala Rumah Sakit dr. Ibnu. Apakah itu atas nama pribadi atau atas nama instansi,” ucap Mas Bup dengan serius.
Bila itu atas nama pribadi, sambung Mas Bup, berarti itu menyalahi wewenang. Dan kalau itu atas nama RSKK seharusnya yang diuntungkan adalah warga sekitar.
“Perjanjian pihak PT dengan rumah sakit itu bukan persoalan, dan yang jadi persoalan jika pihak PT ada sangkut pautnya dengan pihak rumah sakit,” tandas Mas Bup.
Untuk terkait pupuk, masih lanjut Mas Bup, kelangkaan pupuk karena terjadi kesalahan dalam input memasukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) manual ke i-RDKK.
“Maka dari itu saya meminta Dinas Pertanian untuk melakukan meping terkait daerah-daerah yang membutuhkan pupuk. Dan saya berharap tahun depan di 26 kecamatan sudah tidak mengalami kelangkaan pupuk,“ pungkas Mas Bup. (Mis)