Pekan ini ada dua hal menarik yang meramaikan jagat negeri ini. Pertama, soal ramainya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang gak ada hujan gak ada angin tiba-tiba “disingkirkan” partainya hingga ribuan netizen dibuat gerah oleh manuver partai terbesar di negeri ini.
Ganjar di-bully partainya setelah sukses menaklukkan media sosial. Ganjar dituding terlalu berambisi ingin menjadi presiden lewat usaha keras menjajakan diri di media sosial.
Kedua, soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), maupun sekolah menengah atas (SMA) yang problematikanya tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni; keluhan wali murid yang kebanyakan tidak sepakat dengan sistem yang diberlakukan.
Kedua persoalan ini sejujurnya masing-masing memiliki karakteristik problem yang berbeda. Tapi memiliki kesamaan, yakni melibatkan kepentingan rakyat. Kepentingan hajat orang banyak.
Soal Ganjar, jelas berkaitan dengan nasib bangsa dan negara ini karena isu suksesi kepemimpinan nasional meski bagi awam masih terlalu dini mengingat pemilihan presiden berlangsung 2024 alias masih tiga tahun lagi. Belum saatnya bermain sulap-sulapan.
Soal PPDB lebih menarik mengingat hal yang menentukan nasib anak-anak bangsa untuk mendapatkan hajat kependidikan yang terbaik.
Sepertinya (dua hal itu), membicarakan persoalan PPDB lebih aktual dan lebih penting didulukan mengingat sistem PPDB banyak disorot hingga disebut tidak layak dipakai. Sistem yang terbagi dalam tiga jalur (kelompok) besar; afirmasi, zonasi, dan prestasi itu tidak cukup baik kalau digunakan menjaring anak didik baru mendapatkan hak sekolah terbaiknya.
Pada sistem ini celah permainan oknum masih sangat memungkinkan. Secara adminitratif ataupun akademik, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bergentanyangan memainkan peran. Alhasil, kemurnian penerimaan anak didik baru sangat bisa dikotori ulah tangan-tangan kotor mereka (oknum).
Di berbagai diskusi, persoalan ini sudah dikupas habis. Baik yang positif atau yang negatif, sudah diblejeti tuntas. Tetap saja keluhan demi keluhan meluncur dari wali murid tak terbendung jumlahnya yang menghujat sistem ini.
Ada yang menilai, sistem PPDB kali ini dapat menyulap nilai murid bodoh menjadi pintar. Menjadikan murid yang dalam kesehariannya biasa-biasa saja, (karena nilai disulap) dapat dengan mudah melenggang ke kursi sekolah yang dianggap bagus.
Tak hanya itu, sistem PPDB yang diberlakukan saat ini juga membuka peluang main mata antara sekolah dengan oknum untuk menitipkan anak didik meski nilainya di bawah standar yang ditentukan sekolah.
Lantas muncul pertanyaan, dua puluh tahun ke depan seperti apa jadinya siswa yang kini sedang bersekolah? Apa gak ada sistem lain yang layak digunakan untuk menerima siswa baru agar masa depan bangsa ini lebih baik?
Pasti menjawab berbagai pertanyaan itu tidak mudah. Sebab, sistem pendidikan yang diberlakukan di negeri ini masih apa kata penguasa hingga terkesan suka-suka seperti iklim di partai politik jika sedang suka dipakai jika sudah tidak disukai di-bully. Kita seolah diingatkan: ini negeri sulap! (*)
Tags :
Kategori :