Oleh: Arief Sosiawan
(Pemimpin Redaksi)
Hari ini, Sabtu (13/7), Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VI/2019 ditutup. Perlahan tapi pasti, kobaran api kalderon sebagai penanda berlangsungnya multievent itu akan meredup dan akhirnya mati.
Bagi mereka, atlet, pelatih, manajer, pengurus cabang olahraga, pengurus KONI, pemerintah kota dan kabupaten, serta provinsi, banyak kenangan yang terukir. Kenangan pahit maupun manis. Itu bisa dipastikan.
Pun bagi seluruh stakeholder olahraga yang ada di Jawa Timur, porprov yang tahun ini dibuka Gubernur Khofifah Indar Paranwansa, pekan lalu, itu sebagai arena yang ditunggu-tunggu insan olahraga. Ajang ini memang menjadi tolok ukur atas sukses pembinaan atlet di seluruh daerah pelosok provinsi ini.
Multievent yang kali pertama kali digelar pada 2007 itu dianggap sebagai simbol keberhasilan proses pembimbingan dan penggemblengan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba, mengingat zaman sekarang godaan drug, narkoba, dan sejenisnya begitu kuat mengintai generasi penerus bangsa.
Tapi, benarkah itu yang terjadi? Betulkah tujuan porprov selama ini tercapai?
Apa tidak ada tujuan tersirat dari multievent ini? Misalnya hanya untuk pemenuhan hasrat politik kelompok tertentu? Atau, porprov sekadar sebuah proyek?
Mencari jawaban itu. kita harus menengok tujuan awal digelarnya porprov. Dari sejarahnya, ajang multitalent itu kali pertama digelar untuk pembibitan atlet. Ditetapkan digelar setiap dua tahun sekali setiap tahun ganjil.
Namun dalam perjalanannya, tanpa alasan yang jelas, event ini berkembang menjadi ajang persaingan prestasi antardaerah. Terbukti banyak kepala daerah (kota dan kabupaten) termotivasi menjadikan event ini sebagai ajang pembuktian keberhasilan memimpin daerahnya.
Bukti lain yang terlihat, mereka, para pemimpin daerah itu, menjadikan event ini sebagai pencitraan diri mampu memimpin daerahnya. Alhasil, pelaksanaan porprov menjadi kata kunci kesuksesan seorang pemimpin sebuah kota atau kabupaten dengan menggunakan dana APBD.
Melihat gelagat ini, pelaksanaan porprov diubah menjadi empat tahun sekali. Tentu keputusan itu tidak menyenangkan mereka. Dengan susah payah mereka berusaha keras mengusulkan pelaksanaan porprov kembali ke dua tahun sekali. Dan, berhasil!
Nah, setelah perhelatan akbar Porprov Jatim VI ini berakhir, para pemimpin daerah (kota dan kabupaten) dipastikan berlomba-lomba menjadikan event ini sebagai tunggangan politik lagi. Tentu dengan kembali menggunakan dana APBD masing-masing. Sebab, porprov kembali dihelat setiap dua tahun sekali.
Dan, tentu juga porprov akan tetap terasa terus semangat dengan segala hiruk pikuknya. Apalagi, ketika Porprov VII/2021 dipastikan digelar di empat kabupaten; Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.(*)