Sistem Zonasi Timbulkan Kecemburuan dan Ketidakadilan

Surabaya, memorandum.co.id - Anggota DPRD Jatim dari dapil Sidoarjo Benyamin Kristiyanto mengaku banyak mendapat keluhan masyarakat agar di Kecamatan Sukodono didirikan SMA dan SMK Negeri. Sebab sistem zonasi PPDB justru menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan. “Orang tua siswa ini mengeluh tidak kebagian sekolah negeri karena di kecamatannya tidak ada sekolah SMA dan SMK negeri yang bisa dimasuki anak anaknya," terang Benyamin Kristiyanto. Lanjut Benyamin Kristiyanto, selama ini keberadaan sekolah SMA dan SMK adanya di di luar kecamatan, saat masa reses 2 tahun 2021 di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono. “Warga harus menyekolahkan anaknya jauh atau di swasta yang biayanya juga besar. Karena itu mereka minta didirikan SMA dan SMK negeri agar tidak menyekolahkan anaknya jauh-jauh. Sesuai zonasi yang diprogramkan pemerintah,” kata politisi Partai Gerindra ini. Terkait pelayanan kesehatan, anggota Komisi E DPRD Jatim ini mengusulkan pemerintah agar mengadopsi sistem layanan puskesmas, berdiri di setiap kecamatan, “Di setiap kecamatan haruslah ada puskesmas. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh berobat,” kata Benyamin lagi. (day/fer)