Bojonegoro, Memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menggelar reses masa sidang ll Tahun 2021 di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, kemarin sore. Reses anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Dapil l (Bojonegoro, Kapas, Trucuk, Dander) ini dihadiri pengurus KSB DPAC di 4 kecamatan, kader Partai Demokrat, Kepala Desa Sambiroto, Bhabinkamtibmas, Babinsa Kapas, tokoh masyarakat serta tamu undangan lain. Acara berjalan tertib, aman, dan lancar serta tetap menaati Protokol Kesehatan (Prokes) Covid -19. Sukur Priyanto menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dengan 30% cadangan minyak membuat iri atau cemburu kabupaten-kabupaten yang lain. "Di mana APBD kita sekira Rp 6 triliun lebih, yang dalam peruntukannya tidak boleh hanya terpusatkan di pembangunan infrastruktur dan jalan saja, namun perlu kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, untuk perputaran ekonomi masyarakat serta juga perlu untuk mengentaskan pengangguran, dan peningkatan SDM," bebernya. Menurut Sukur, masyarakat juga boleh meminta atau menyampaikan aspirasinya kepada pihak eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (DPRD) untuk mewujudkan harapan mereka. Sukur Priyanto menambahkan, masyarakat Bojonegoro harus bisa ambil bagian dalam roda pemerintahan yang masih belum seimbang, di mana masyarakat Bojonegoro yang dengan APBD Rp 6 triliun lebih. “Sudahkah betul-betul sampai dan dirasakan oleh masyarakat luas di dalam mensejahterakan masyarakat Bojonegoro," bebernya. Sukur Priyanto melanjutkan, mengenai pendidikan, sebenarnya anggaran pendidikan sangat besar. Kalau di sisi uji kompetensi secara pribadi sudah diminta pada Bupati agar sedapatnya Pendidikan itu dievaluasi. Mulai dari tata kelola pendidikan, tunjangan para guru honorernya harus ditingkatkan, serta pola kinerja dinas pendidikan harus lebih baik lagi demi meningkatkan SDM di Bojonegoro. Di kesempatan lain, Muntari, warga Desa Kauman selaku wakil dari wilayah Bojonegoro dalam usulan dan sarannya menyampaikan keprihatinannya terkait pendidikan peserta didik yang notabenya masih belum terwujud dalam menjalankan program tatap muka. "Di mana di sisi lain pasar dibuka dengan leluasa, toko dan mall juga terkesan ada pembiaran, sehingga sistem belajar mengajar pendidikan di wilayah Bojonegoro prosentasenya sangat turun dratis, dan berdampak pada anak didik yang merasa malas, juga terkesan sebagai pembodohan pendidikan di Bojonegoro semata. Tolang agar dapatnya diperhatikan guna mewujudkan proses tatap muka di lingkungan pendidikan sekolah," pungkasnya.(top/har)
Kategori :