Bangkalan, Memorandum.co.id - Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bangkalan, petugas kepolisian aktif melakukan sambang desa untuk berdialog dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat (Tomas ) dan tokoh pemuda (Toda).
Terlebih, tahapan Pilkades di 4 desa di Kecamatan Konang awal Mei 2021 nanti kini sudah memasuki tahap pengesahan kelengkapan dan administrasi Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades), penetapan Calon Kades (Bacakades) dan pengambilan udian Cakades.
“Jadi tahapan Pilkades serentak di 4 desa di Kecamatan Konang, yakni Desa Cangkareman, Sen-Asen, Campor, Batokaban dan Desa Sambiyan, kini memasuki tahapan yang krusial. Rawan konflik politik dan kericuhan,” kata Kapolsek Konang, AKP Erwan Kurniawan, Senin (5/4) siang.
Itu sebabnya, Kapolres Bangkalan AKBP Didik Hariyanto, mengamanatkan agar 17 Polsek jajaran kian memperketat pengamanan di wilayah hukum masing-masing. Sebab, Pilkades serentak 2021 digelar merata di semua Polsek jajaran. Termasuk Kecamatan Konang.
“Alhamdulillah, setidaknya dalam sepekan terakhir ini, rekan anggota Polsek amat responsif untuk menindak lanjuti pesan dan amanah Bapak Kapolres,” tandas Erwan, sapaan akrab Kapolsek Konang.
Seperti Minggu (4/4) malam kemarin, Kanit Binmas Bripka Ansori dan beberapa anggota berinisiatif nyambangi Desa Sen-Asen. Mereka bertemu, bertatap muka dan berdialog dengan beberapa Toga, Tomas dan Toda.
“Sebelumnya, kami juga sudah sowan ke Desa Sambiyan dan Desa Cangkareman,” kata Ansori.
Lokasi dialog bisa di rumah, gardu atau bahkan di warung rakyat pinggiran sekalipun. Dalam dialog santainya, Bripka Ansori berharap agar para tokoh desa bersama Forkopimcam getol menanamkan pemahaman kepada penduduk bahwa beda pilihan di kalangan masyarakat dalam adalah hal yang lumrah dalam pesta demokrasi rakyat.
”Ini penting kami tanamkan agar setiap tahapan Pilkades tidak gampang konflik dan ricuh,” kata Brpka Ansori.
Selain itu, Siskamling untuk menjaga dan mengawal kabtibmas juga harus lebih digalakkan demi terpeliharanya kondusifitas wilayah.
”Kalau ada gejala akan terjadi konflik politik, jangan diselesaikan sendiri. Sebaiknya berkoordinasi dengan Forkopimcam, atau bahkan Forkopimda di tingkat Kabupaten,” pungkas Bripka Ansori. (ras)