Daya Beli Menurun, Ekonomi Nelayan Terdampak

Surabaya, memorandum.co.id - Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung satu tahun mengakibatkan aktivitas perekonomian melemah. Pembatasan yang diberlakukan di setiap daerah di Indonesia turut berpengaruh pada roda ekonomi, termasuk Surabaya . Kondisi ini mendorong dosen dan mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Kebidanan (FKK) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), lebih peka dan peduli terhadap sesama terutama mereka yang terdampak pandemi. Pengabdian masyarakat, berupa pemberian bantuan kebutuhan pokok disalurkan kepada masyarakat di Kampung Nelayan, Cumpat RT 03/ RW 02, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Minggu (7/3/2021). "Hasil tangkapan ikan para nelayan tidak bisa terserap pasar karena daya beli masyarakat yang menurun. Sehingga kami merasa perlu untuk memberikan bantuan di sana. Dan ternyata masyarakat sangat senang menerima bantuan dari kami,” beber Yati Isnaini Safitri, Dosen FKK Unusa. Selain memberikan sembako, Yati bersama Nur Zuwariah dan tiga mahasiswa FKK Unusa, juga memberikan penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan dan memenuhi gizi seluruh anggota keluarga, walau di masa pandemi. “Dampak pandemi ini luar biasa. Bukan hanya kasus pasiennya tapi banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan akibatnya gizi masyarakat tidak terpenuhi terutama anak-anak,” ungkap Yati. Nur Zuwariah, yang juga Dosen FKK Unusa menyebutkan, berdasarkan data dari Pemerintah Kota Surabaya, dalam satu tahun umur pandemi, membuat 11 juta orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. "Pemerintah sudah berupaya menolong masyarakat dalam menghadapi pandemi, juga memberikan berbagai macam insentif bagi nelayan. Namun, apakah insentif pemerintah sudah tepat sasaran? Insentif yang tepat sasaran menjadi penting," beber Zuwariah. Bagi nelayan kecil, Menurut Zuwariah, Pemkot dapat memberikan insentif berbentuk tunai untuk membantu mereka, serta bantuan pasar agar menyerap hasil tangkap nelayan, bisa juga memberi alat tangkap. "Bila hanya mengandalkan bantuan pemerintah tidaklah cukup. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama swasta untuk bisa melakukan hal serupa," pungkas Zuwariah. (mg1/udi)