Sinergi dengan BPN, Wali Kota Targetkan Seluruh Aset Tersertifikat pada 2023

Surabaya, memorandum.co.id -Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemkot Surabaya menerima penyerahan peta bidang tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 1 Kota Surabaya dan BPN 2 Kota Surabaya, di ruang sidang wali kota, Kamis (4/3). Dalam kesempatan itu, BPN 1 Kota Surabaya menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya. Sedangkan, untuk BPN 2 Kota Surabaya menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan BPN dalam mengamankan aset milik negara. Dia menyebut, seluruh aset pemkot yang saat ini belum tersertifikat akan segera bersertifikat semuanya dalam waktu secepatnya. Jika dihitung sebenarnya akan rampung pada 2025 tetapi dilakukan percepatan menjadi 2023 mendatang. “Terima kasih atas dedikasi beliau, sudah keluar sertifikat dan peta bidang sehingga tinggal meneruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan,” kata Eri Cahyadi. Ia menjelaskan, mengingat jumlah persil yang cukup banyak maka, dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada 2023. Termasuk sertifikat untuk jalan, tanah maupun fasilitas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah. “Paling tidak sudah keluar PBT-nya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” paparnya. Tidak hanya itu, Eri Cahyadi memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Makanya, ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. “Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus,” tegasnya. Dalam waktu dekat, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) ini pun bakal membentuk pasukan atau tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi. Tujuannya, agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya. “Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan di mana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” jelas dia. Sementara itu, Kepala BPN 1 Kota Surabaya Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui. Bahkan, dia memastikan hingga sampai hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang. “Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK. Tahun 2023 harus tuntas,” singkat Kartono. (fer/udi)