Surabaya, memorandum.co.id - Vaksin merah putih buatan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya sudah masuk animal trial sejak akhir Desember 2020 lalu. Kini perkembangannya telah masuk uji hewan besar. Rektor Unair, Prof Mohammad Nasih mengatakan bahwa tim peneliti sedang melaksanakan proses pengujian pada hewan besar. Pihaknya berharap nantinya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. "Hari-hari ini kita sudah masuk ke hewan besar. Mudah-mudahan, sebagaimana yang disampaikan pak menteri (Menteri Riset dan Teknologi), mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita sudah bisa ke Bio Farma untuk proses lebih lanjut," ungkap Nasih, Minggu (14/2/2021). Nasih berharap pada akhir tahun 2021, vaksin merah putih bisa diimplementasikan. Hal tersebut berdasarkan laporan yang diterima dari tim peneliti Unair dan diskusi dengan pihak laboratorium. "Secara umum jadwal masih sesuai, dan kita berharap akhir tahun atau awal tahun 2022 ready untuk bisa diimplementasikan," ujarnya. Namun, untuk saat ini, Nasih mengatakan belum ada perkembangan yang signifikan. Meski begitu, Unair tidak ingin vaksin merah putih ini menghambat vaksin yang ada saat ini. "Belum ada perkembangan signifikan, tapi kita biarkan dulu, agar vaksin yang berjalan ini berjalan dengan baik. Karena kalau tiba-tiba muncul vaksin merah putih, nanti ada persepsi-persepsi yang tidak baik di masyarakat," jelasnya. Oleh karena itu, ia ingin vaksin merah putih ini tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. "Nanti kita akan menjadi pelengkap dari vaksin yang sudah ada. Karena kebutuhan vaksinnya pasti," papar Nasih. Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengatakan, vaksin Covid-18 Merah-Putih yang dikembangkan enam institusi ditargetkan mendapatkan izin edar pada 2022. Enam institusi ini yakni Lembaga Eijkman, LIPI, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair). "Progres pengembangannya di mana memang kebanyakan dari vaksin merah putih kemungkinan baru bisa digunakan atau mendapatkan izin di tahun 2022," pungkas Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (3/2) lalu. (mg1/udi)
Kategori :