Kediri, memorandum.co.id - Satu Data Indonesia (SDI) merupakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menciptakan data berkualitas, intregratif, mudah diakses, dapat dibagikan serta dipakai antarinstansi pusat dan daerah. "Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang SDI. Seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait bermuara di Portal Satu Data Indonesia," ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Apip Permana, Kamis (4/2/2021). Portal SDI, kata Apip, merupakan portal resmi yang dikelola Sekretariat SDI tingkat pusat di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kumpulan data yang tersedia dalam Portal SDI dapat diakses secara terbuka. Data-data itu berkategori data publik. "Jadi tidak mengandung informasi yang memuat rahasia negara, rahasia pribadi,” tambah Apip. Pihaknya menjelaskan, Pemkot Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri telah melakukan komitmen bersama implementasi SDI, di Command Center Balai Kota. Komitmen bersama itu ditandai dengan penandatanganan piagam yang dilakukan Kepala Dinas Kominfo dan Kepala BPS Kota Kediri. Penandatanganan dilaksanakan setelah di tingkat provinsi juga diadakan penandatangan antara Pemprov dengan BPS Jatim dan itu diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Jatim secara virtual. Apip menambahkan, dalam membuat sebuah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan menjadi baik bila didukung data valid, akurat dan update. “Penyusunan data yang baik, membantu para pimpinan pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan,” paparnya. Video conference (vidcon) diselenggarakan oleh BPS Provinsi Jatim bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim. Dilanjutkan penyampaian materi tentang satu data yang kemudian diskusi bersama. "Di tingkat kota, peran BPS sebagai pembina. Dinas Kominfo sebagi Wali Data. Sedangkan dinas/instansi sebagai produsen data," pungkas Apip. (mis/mad/fer)
Kategori :