Komisi C Desak Pemkot Surabaya Perbaiki Jalan Rusak

Surabaya, memorandum.co.id - Sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya berlubang dan rusak parah. Belakangan, kondisi itu banyak sekali dikeluhkan warga karena tak kunjung diperbaiki oleh pihak yang berwenang. Bahkan, di beberapa lokasi kerap dikabarkan terjadi kecelakaan lalu lintas lantaran banyak jalan berlubang. Seperti yang terjadi di Jalan Margomulyo. "Beberapa hari terakhir, ada tiga pengendara motor terjatuh karena terperosok lubang di jalan," Kata Malikin, warga Jalan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kamis (21/1/2021). Di jalan tersebut banyak sekali lubang jalan. Dan lubang-lubang tertutup air saat hujan mengguyur, sehingga tidak terlihat oleh pengguna jalan. Diameter lubang mencapai satu meter lebih dengan kedalaman sepuluh centimeter bahkan lebih. Menurut Malikin, kerusakan jalan merupakan akibat curah hujan tinggi dan banyaknya kendaraan besar yang melintas. "Awalnya ada lubang kecil, tetapi karena banyak kendaraan besar dan hujan juga sering turun, lubangnya jadi terus membesar dan dalam," ujarnya. Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Surabaya seperti Jalan Johar, Jalan Greges, Jalan Wonorejo Timur, Jalan Gembong Tebasan, dan masih banyak lagi. Selain jalan raya dan jalan protokol, lubang dan kerusakan juga terjadi pada jalan-jalan di permukiman masyarakat. Seperti di Jalan Kebraon Balas Klumprik menuju Puskesmas Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri. Indra, warga Bangkingan, menyebutkan, bahwa jalan rusak bertanah tanpa paving dan aspal ini sudah terjadi hampir setahun. Pihaknya berharap, Pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak membahayakan warga. "Warga berharap dapat segera di perbaiki, karena kondisinya parah sudah cukup lama," ungkapnya. Keluhan tentang jalan rusak juga banyak diterima DPRD Surabaya. Bukan hanya Jalan Margomulyo, sejumlah ruas jalan juga banyak yang rusak belakangan ini. Pihaknya juga sudah berulang kali mendesak pemkot agar segera bergerak memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Tapi sepertinya desakan itu belum mendapat respon maksimal dari pemerintah. "Responsnya lambat. Berulang kali kami desak agar segera memperbaiki, tapi buktinya masih banyak keluhan dari masyarakat," terang Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati. Sebab, menurut data yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, pada 2019 sebesar 99,19 persen kondisi jalan di Surabaya sudah baik. "Maka, dengan masih banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat, berarti tidak sama antara data milik Pemkot dengan realita yang ada di lapangan," tegasnya. Aning menjelaskan, apabila yang dibutuhkan adalah hanya untuk menambal dan memperbaiki kerusakan yang membutuhkan waktu cepat, maka dana yang ada sangatlah besar. "Sudah dianggarkan dalam APBD 2020 dan 2021 untuk perbaikan jalan. Dana tersebut diperuntukkan bagi perbaikan jalan yang kondisinya darurat untuk segera diperbaiki. Sedangkan anggaran untuk penentuan jalan yang akan diperbaiki sudah ada sendiri," ungkapnya. Untuk hal itu, pemkot perlu meningkatkan keseriusannya untuk memperhatikan keselamatan masyarakat lantaran kerusakan jalan menyangkut hidup orang banyak sebagai pengguna jalan. Politisi Fraksi PKS Surabaya ini menjelaskan, sementara untuk jalan-jalan yang rusak di wilayah permukiman warga menjadi ranah bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya. "Tak berbeda, DCKTR pun memiliki anggaran yang besar untuk merekonstruksi jalan yang membutuhkan penanganan cepat," papar Aning. Selain itu, terkait status jalan Nasional pemerintah kota hendaknya mampu mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah pusat, lantaran harus menggunakan anggaran APBN. "Namun, selain menggunakan APBN harus ada koordinasi, toh juga DAK dan DAU itu bisa dipakai. Proses koordinasi dan komunikasi anatara pemkot dan pusat inilah yang harus ditingkatkan sehingga tidak warganya yang menjadi korban," pungkas Aning. (mg-1/fer)