Teladan atau Menjerumuskan

Oleh Arief Sosiawan Pemimpin Redaksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama yang di vaksin untuk menyelesaikan pandemi corona virus (Covid-19). Suntikan vaksin buatan perusahaan asal China, Sinovac, itu, diberikan ke Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1). Sikap Jokowi, sebutan akrab Presiden Joko Widodo, kali ini secara fakta belum sepenuhnya melegakan hati rakyat meski sudah dijanjikan vaksin bakal gratis diberikan kepada rakyat Indonesia. Rakyat malah terbelah atas keberanian Jokowi. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang mendukung, ada yang nyinyir. Keterbelahan ini ramai menjadi perbincangan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Di banyak grup WA dan media sosial lain, keterbelahan ini nyata terjadi. Perang posting antara rakyat yang senang dan mau menerima vaksin seperti dicontohkan Jokowi dengan rakyat yang tegas menolak vaksin seperti lontaran anggota DPR RI Ribka Tjiptaning atau mbak Ning, begitu kuat dan deras. Puncaknya ketika suntikan itu diperlihatkan secara live lewat media televisi saat Presiden Jokowi divaksin, reaksi keras banyak beredar di grup-grup WA dan media-media, termasuk media sosial. Mereka yang suka menegaskan sikap Jokowi patut dicontoh sebagai teladan. Mereka pun menyebut Joko Widodo sebagai satu-satunya presiden Indonesia yang paham atas kebutuhan rakyatnya sejak negara ini berdiri. Ketika rakyat butuh jalan keluar untuk memerangi pandemi corona virus, Joko Widodo tampil menjadi garda terdepan dan pelopor. Kondisi ini memicu keberanian rakyat untuk divaksin. “Saya siap divaksin” kata mereka degan ditandai foto wajahnya. Pun saat rakyat kebingungan akibat dampak pandemi yang berlarut-larut, Joko Widodo memberi cara terbaik dengan mengganti beberapa menteri yang dinilai tidak becus menangani persoalan rakyat dan negara. Berbalik arah dengan kelompok ini, kelompok rakyat yang tak percaya vaksinasi mengunakan merek Sinovac, menilai sikap Joko Widodo hanya pencitraan belaka. Alasan mereka vaksin merek itu di beberapa negara ditolak mengingat belum lulus dan lolos uji klinis. Sejatinya mereka yang menolak vaksin, beranggapan vaksinasi kali ini membahayakan bagi rakyat. Titik! Alhasil, kelompok rakyat “jenis” ini mati-matian tidak bersedia divaksin kendati “diancam” dengan beberapa peraturan termasuk UU Kekarantinaan. Mereka tetap bertahan dengan dalih melanggar hak asasi manusia jika penolakan vaksin disoal. Keterbelahan ini memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama adakah kesalahan dengan keterbelahan ini? Atau layakkah mereka yang menolak vaksin dipersoalkan secara hukum? Atau, sejujurnya sudah waktunya kah vaksin itu dilakukan di republik ini? Pasti menjawab berbagai pertanyaan ini akan memantik pertanyaan baru. Pun kalau beberapa pertanyaan itu dijawab pasti tidak cukup memberi kepuasan. Jadi, sebaiknya negara membiarkan saja keterbelahan ini. Apalagi negara ini negara demokrasi di mana perbedaan pendapat adalah hal biasa dan dijamin pula undang-undang. Terakhir, perbedaan pro-kontra terhadap vaksin plus sikap Joko Widodo yang berani disuntik perdana vaksin Sinovac memperjelas dan mempertegas kalau rakyat negara ini sudah melupakan “cerita pilpres” 2019. Apalagi lawan Joko Widodo dalam pilpres (pemilihan presiden), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kini sudah dalam genggaman Joko Widodo. Tamat! (*)