Sila Emas Jember Deklarasi Tolak People Power

JEMBER - Forum Silahturahim Lintas Agama dan Elemen Masyarakat (Sila Emas) Kabupaten Jember deklarasikan menolak gerakan makar maupun people power di Indonesia. Jumat (17/5). Mereka membacakan  deklarasi tolak people power, saat buka puasa bersama di Gedung Perpustakaan, Kampus IAIN Jember. Deklarasi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut dimaksudkan untuk tolak ajakan people power agar menciptakan suasana kedamaian tetap kondusif serta menjaga keutuhan NKRI. Deklarasi bertujuan memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Pencetus silaturahim elemen masyarakat, Abdul Muis Sonhaji,  menjelaskan  acara ini dihadiri 100 tokoh masyarakat dan tokoh agama. “Apa yang kita lakukan ini bentuk kebersamaan karena mereka datang dengan sukarela, makanan untuk buka puasa juga dibawa secara sukarela baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Ini adalah bentuk nyata dari kebersamaan," ujar Abdul Muis. Masih kata Abdul Muis yang juga sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jember, Dari diskusi dan mengambil keputusan bersama-sama menolak gerakan people power. “Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara inkontitusional, karena itu kami berharap pada tanggal 22 Mei ketika KPU mengumumkan hasil pemilu, agar dapatnya masyarakat bisa menerima,” lanjut dia. Abdul Muis berharap masyarakat jangan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pengahancuran, terhadap negara. Sedangkan menurut penggagas Sila Emas Ignatius Sumarwiyadi, menegaskan sangat mencintai negara ini, sangat mendukung sistem demokrasi yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. "Maka tentu dengan selesainya pemilihan umum tanggal 17 April yang lalu kita berharap seluruh proses itu berjalan sesuai dengan ketentuan, perundang-undangan yang ada," jelas Sumarwiyadi. Dan tentu juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan penuh tanggung jawab, dan tentu juga segala konsekuensinya termasuk juga menerima segala keputusan yang telah sesuai kedaulatannya pada tanggal 17 April yang telah diberikan oleh rakyat. Seharusnya tidak ada satupun bagi para pemimpin untuk menolak hasil demokrasi, menolak dengan cara-cara yang inkonstitusional bila merasa ada temuan atau pelanggaran gunakan jalur sesuai ketentuan. Sementara Pendeta Kun Slamat menyampaikan, agar masyarakat tidak khwatir dan takut terhadap isu-isu adanya gerakan people power, karena di Indonesia dijamin keamanannya oleh TNI dan Polri. “Kita percayakan kepada pemerintah yang sah ini masih mampu menanggulangi setiap bentuk kekerasan yang terjadi di negeri ini, kita percaya bahwa itu pasti akan berlalu. Apalagi kalau kita bersama-sama bersatu untuk membangun negeri ini di dalam kerukunan di dalam keberagaman dan keberadapan yang ada di negeri khususnya di Kabupaten Jember,” ujar Kun. (edy/tyo)