Tim Hukum Paslon Ladub Laporkan Kasus Politisasi Ziarah Wali Lima

Malang, Memorandum.co.id - Tim hukum paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib - Didik Budi Muljono (Ladub) melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu paslon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, Senin (23/11/2020). Dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan Tim hukum paslon Ladub terkait temuan adanya mobilisasi masyarakat untuk ziarah ke makam Wali Lima. Ketua Tim Hukum Paslon Ladub, Dahri Abdussalam mengatakan, ada beberapa hal yang diduga menjadi pelanggaran kampanye dalam politisasi ziarah Wali Lima. Berdasarkan hasil temuan tim hukum diketahui, agenda ziarah Wali Lima itu dilakukan di luar jadwal kampanye serta melibatkan anak di bawah umur. "Termasuk kami dari tim hukum juga menemukan adanya pembagian uang, snack dan juga fasilitas ziarah bagi masyarakat dalam agenda tersebut. Masyarakat juga dijanjikan untuk pergi ke salah satu tempat wisata gratis. Bagi kami ini adalah pelanggaran dan kami laporkan ke Bawaslu," kata Dahri Abdussalam usai mendatangi mantor Bawaslu Kabupaten Malang. Ia menjelaskan, dana kegiatan ziarah Wali Lima yang dilakukan salah satu Paslon tersebut juga tidak dilaporkan sehingga diduga kuat kegiatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum terkait pemilihan kepala daerah. "Kegiatan Ziarah Wali Lima juga mengabaikan protokol Covid-19, sehingga kasus ini memang sudah layak ditindaklanjuti oleh Bawaslu," ucapnya. Dahri mengaku sudah memiliki banyak bukti kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Bahkan, Tim Hukum Paslon Ladub juga melaporkan kasus ini kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan juga Bawaslu RI. "Surat tembusan sudah kami ajukan pula kepada Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI. Karena Kami yakin Bawaslu akan menjaga marwah sebagai penyelenggara yang berintegritas dan tegas dalam melakukan penindakan," bebernya. Tim Hukum Paslon Ladub optimistis laporan mereka kepada Bawaslu akan segera ditindaklanjuti dan kasus politisasi Ziarah Wali Lima bisa berlanjut ke Gakumdu. "Syarat formil dan materiil sudah terpenuhi, kami yakin Gakumdu akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini," terangnya. (*/ari)