Lamongan, Memorandum.co.id - Bertempat di Ruang Pertemuan Airlangga Pemkab Lamongan, Senin (16/11), delapan pengembang perumahan dan permukiman melakukan penandatanganan komitmen bersama penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah yang diterimakan Bupati Fadeli.
Kedelapan pengembang tersebut yakni, Perumahan Jasmine Regency, Perumahan Sekar Tanjung, Perumahan Alam Gading 2, Perumahan Griya Tirta Asri, Perumahan Griya Pagerwojo Indah, Perumahan Istana Land, Perumahan Graha Samudra dan Perumahan Kusuma Bangsa Regency.
Selain lakukan penyerahan PSU, juga dilakukan penyerahan penyelamatan aset dan penyerahan 25 sertifikat untuk 35 bidang tanah.
Acara yang kemudian dilanjutkan dengan rapat evaluasi capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi Kabupaten Lamongan oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Lamongan.
Korsupgah menilai progres capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) TW4 sementara Pemkab Lamongan sudah cukup baik, yakni berada pada angka 82,96 persen dari skala 0-100 persen.
“Capaian sementara MCP 2020 Kabupaten Lamongan berada pada angka 82,96 persen cukup baik, namun masih terus dimaksimalkan” ungkap Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK Arief Nurcahyo.
Arief menerangkan ada delapan fokus area intervensi yang dimonitor dan dievaluasi, yakni perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah. Kesemuanya tersebut menurutnya harus memiliki progres yang semakin meningkat.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Fadeli yang didampingi Pj Sekda Hery Pranoto menjelaskan prosentase capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi terus di optimalkan.
“Terkait dengan perencanan dan penganggaran APBD progresnya telah mencapai 94,30 persen, hampir selesai. Sementara pada area manajemen ASN telah mencapai 95,10 persen, kemudia pengadaan barang dan jasa progresnya 85,15 persen dan untuk TPSP mencapai 84 persen,” ungkap Fadeli.
Pada area APIP, lanjut Fadeli progresnya mencapai 84,80 persen, optimalisasi pajak sebesar 61,40 persen, manajemen aset daerah 61,43 persen serta tata kelola dana desa telah mencapai progres 83,50 persen. (*/gus)