Surabaya, memorandum.co.id - Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memperpanjang izin operasional ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Ini mulai dari jenjang KB/TK/PAUD, SD, SMP, LKP, hingga PKBM. Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya, satuan pendidikan formal atau nonformal yang diselenggarakan masyarakat wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari wali kota. “Izin penyelenggaraan pendidikan ini meliputi izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan. Selama proses pendidikan berlangsung, satuan pendidikan harus melakukan daftar ulang untuk izin operasional,” terang Supomo. Ia menyatakan, satuan pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 bulan. Kemudian satuan pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 tahun, lembaga berkareditasi B tiap 2 tahun, dan satuan pendidikan terakreditas A tiap 3 tahun. “Ini sesuai dengan Perwali Nomor 47 tahun 2013,” katanya. Supomo mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan dan masukan dari satuan pendidikan, maka proses daftar ulang izin operasional satuan pendidikan dipermudah. Pada proses sebelumnya, ketika satuan pendidikan melakukan daftar ulang, diminta untuk unggah ulang file yang sama saat proses pengajuan izin operasional. “Sekarang kami permudah dengan tidak banyak data yang di-upload,” tegasnya. Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho menambahkan, saat ini, satuan pendidikan yang akan melakukan daftar ulang izin operasional cukup melihat berkas-berkas sebelumnya pada aplikasi perizinan online. Bila tidak ada perubahan pada berkas tersebut, satuan pendidikan tinggal daftar ulang menggunakan akun masing-masing dan mencetak sendiri bukti daftar ulang tersebut. “Namun, jika ada perubahan berkas, satuan pendidikan harus upload berkas perubahan,” ujarnya. Lanjut Aji, pihaknya juga membuka posko pelayanan di Dispendik Kota Surabaya bila ada masyarakat yang masih kebingungan soal mengurus izin. Masyarakat bisa tanya jawab langsung kepada petugas yang kompeten. Sedangkan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Siti Romlah menjelaskan, selama ini mengalami kendala IT dalam mengurus perpanjangan izin operasional. Setelah dipelajari terus, proses itu menjadi ringan. Dengan adanya tidak perlu upload berkas kembali, maka proses perpanjangan izin operasional lembaga jadi mudah. “Alhamdulillah sudah mudah sekarang,” kata dia. Sekretaris Paguyuban Bunda Pos PAUD Terpadu (PPT) Srikandi Kecamatan Semampir, Dian Anwari mengungkapkan, saat mendatangi posko, dirinya menanyakan izin operasional lembaga yang belum keluar-keluar. “Ternyata memang tidak ada masalah dan sudah keluar. Kami jadi lega,” pungkasnya. (udi)
Lembaga Pendidikan Swasta Wajib Perpanjangan Izin Operasional
Rabu 28-10-2020,18:26 WIB
Reporter : Aziz Manna Memorandum
Editor : Aziz Manna Memorandum
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 14-11-2024,09:21 WIB
Hakim PTUN Batalkan SK Menkumham RI Terkait Pengesahan AD/ART Partai Golkar Berita Hoax
Rabu 13-11-2024,13:12 WIB
Mantan Pejabat Disnakeswan Lamongan Terseret Kasus Dugaan Korupsi RPH-U
Kamis 14-11-2024,07:07 WIB
Lirik dan Terjemahan HOWLING, Mini Album Terbaru XG, Girl Group yang Bikin Pendengar Auto Goyang
Rabu 13-11-2024,15:42 WIB
Tak Hanya Mencuri Motor, Bandit Pasuruan yang Ditembak Mati Juga Spesialis Pikap
Terkini
Kamis 14-11-2024,12:05 WIB
Ibu Ronald Tanur Dipindahkan dari Lapas Kelas I Kejati Jatim ke Kejaksaan Agung
Kamis 14-11-2024,11:48 WIB
Pj Bupati Bojonegoro Harapkan Tumbuh Karakter Qur’an Melalui Ajang MTQ
Kamis 14-11-2024,11:17 WIB
Dukung Visi Indonesia Emas 2045, PEPC JTB Perkenalkan Industri Hulu Migas Pada Gen Z
Kamis 14-11-2024,11:11 WIB
Bangunan Milik BUMDes Pujon Lor Diduga Dijadikan Posko Pemenangan Salaf
Kamis 14-11-2024,11:07 WIB