Pandemi, Ini 12 Hal Baru dalam Coblosan di TPS Surabaya

Surabaya, memorandum.co.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan umum terdahulu. Sebab, pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat saat berlangsungnya pemungutan suara 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya gencar mensosialisasikan 12 hal baru di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Dua belas hal baru itu terkait protokoler kesehatan (prokes) untuk mencegah covid-19,” kata Komisioner KPU Surabaya Divisi perencanaan, data dan informasi KPU Kota Surabaya, Naafilah Astri Swarist saat sosialisasi Pilwali Surabaya 2020 bersama wartawan Kota Surabaya di Balai wartawan PWI Jatim, Senin (26/10). Dia menyebut, 12 hal baru yang harus diterapkan di TPS, yakni wajib pakai masker, menjaga jarak minimal satu meter, himbauan untuk mencuci tangan di fasilitas yang telah disediakan sebelum dan sesudah mencoblos, dan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun saat memasuki TPS. “Selanjutnya, pemilih saat datang ke TPS diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, sebagai tanda telah memilih tinta akan diteteskan, untuk menghindari kerumunan antrean jadwal kedatangan pemilih diatur dalam surat pemberitahuan, selain itu pemilih diminta memakai masker dan membawa bulpen serta identitas diri," lanjut Naafilah. Daftar pemilih, imbuh Naafilah, dalam satu TPS maksimal 500 pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. "Selain itu, TPS disemprot disinfektan secara berkala, juga terdapat bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh diatas 37,3°C, dilarang berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS," paparnya. Naafilah menyebutkan, dengan pembatasan jumlah maksimal 500 pemilih disttiap TPS berujung kepada penambahan 23 TPS menjadi 5.184 TPS di Surabaya. Sosialisasi tersebut juga dihadiri Ketua PWI Jatim Ainur Rohim dan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jatim Mahmud Suhermono. Tak lupa Ainur Rohim juga mengingatkan bahwa suksesnya Pilwali Surabaya 2020 ini bukan hanya tanggung jawab KPU selaku penyelenggara, tetapi juga membutuhkan kerjasama serta peran penting media massa. "Media massa harus mampu menjadi sosial kontrol dalam kontestasi politik khususnya pada Pilwali Surabaya 2020. Media Massa juga menjadi kekuatan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," tegasnya. (mg1/yok)