Dewan: Benarkah Rusunawa Dihuni Masyarakat Miskin Kota

Surabaya, memorandum.co.id - Saat ini warga yang masuk daftar tunggu menempati rusunawa sudah mencapai 8 ribuan. Hal itu disinyalir penghuni rusun bukan hanya warga yang seharunya berhak mendapatkan. Namun justru dihuni warga yang mampu. Padahal rusun merupakan program pemkot kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah. Dengan harapan, biaya rusun yang murah bisa dimanfaatkan mereka untuk menabung kemudian bisa membeli rumah secara mandiri. Namun, pada kenyataannya, mereka yang mengguni rusun memiliki mobil. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah menyayangkan. Sebab menurut Politisi PKB ini, mereka sudah dianggap mampu dan seharusnya sudah pindah dari rusun. Menurutnya, harus ada kesadaran lebih dari penghuni rusun. "Mereka yang sudah mampu harusnya bisa meninggalkan rusun, dan bisa gantian dengan warga yang membutuhkan karena saat ini ada sekitar 8 ribu yang sudah antre," kata Laila di Gedung DPRD Kota Surabaya. Menurut Laila, pembangunan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperbaiki taraf kehidupan dalam hal permukiman. "Termasuk mampu mencegah tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan," jelasnya. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Laila berharap pelayanan publik terutama dalam pelayanan kelayakan hunian semakin ditingkatkan. Memang saat ini wali kota sekarang diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan. Namun, Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga. Terkait aspek tempat tinggal, Laila bercerita banyak dijumpai masyarakat yang tinggal dirumah kurang layak huni. Bisa dibayangkan, kouta yang disediakan jumlahnya 200. Namun jumlah antrean saat ini terus melambung. Ini tentu tidak bisa mengakomodir keseluruhan. Menurutnya, yang sekarang ini pemkot bukan hanya harus memikirkan proyek pembangunan rusun. Tapi harus dievaluasi terkait pengelolahannya.  Ia pun mendesak supaya pemerintah kota melakukan survei penghuni rusun. Tidak menutup kemungkinan DPRD akan sidak. "Karena itu tadi ada penghuni yang sudah mampu tapi enggan pindah," ungkap Laila. Ketika disinggung tentang adanya rekomendasi anggota dewan  agar mendapatkan unit rusunawa, Laila mengatakan sejauh ini dirinya tidak mengetahui. “Setahu saya tidak ada,” katanya sambil tersenyum. Sementara itu Wakil Ketua Komisi B Anas Karno menjelaslan, memang saat ini pemerintah melakukan upaya untuk menyediakan hunian layak bagi warga kurang mampu atau tidak punya rumah. Namun, persoalannya, calon penghuni ada yang enggan menempati rusun karena jarak yang terlalu jauh. "Rata-rata mereka minta rusun yang lokasinya di tengah kota," kata Anas. Sementara disinggung ada unit rusun yang disewakan ke orang lain, anas menegaskan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ia akan turun lapangan untuk mengeroscek penyalahgunaan hak huni tersebut. "Kalau memang ada laporan begitu bisa disampaikan ke komisi B. Sementara ini belum ada surat yang nyampai ke DPRD," pungkasnya. (alf/tyo)