BKKBN Jatim Antisipasi Peningkatan Drop Out KB

Surabaya, Memorandum.co.id -Angka drop out (DO) KB yang meningkat sejak pandemi menjadi perhatian serius Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim. Pada bulan Februari 2020 angka DO KB sebanyak 1,13 persen. Namun, pada bulan Juli angka tersebut naik tajam menjadi 10,46 persen, atau naik sekitar 1,5 persen setiap bulan. “DO KB berdampak pada menurunnya kepesertaan ber-KB. Dampak berikutnya adalah terjadinya kehamilan tidak diinginkan,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Sukaryo Teguh Santoso di kantor BKKBN Jatim, Kamis (24/9). Menurutnya, untuk mengatasi hal itu, BKKBN melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah dengan gencar melakukan kampanye untuk mencegah putus ber-KB, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan KB dengan mematuhi protokol kesehatan. “Pada bulan Agustus, peserta KB mulai meningkat, kehamilan juga menurun, dari 2,9 jadi 2,8. Itu seiring dengan gencarnya kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya. Sementara itu berkaitan dengan hari kontrasepsi sedunia yang diperingati pada 26 September mendatang, Teguh mengingatkan pada masyarakat bahwa kontrasepsi tidak hanya teknologi, melainkan upaya membangun keluarga sehat, berkualitas, dan bahagia. “Dalam situasi pandemi peranan kontrasepsi penting dalam rangka jaga kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, jangan sampai DO KB. Yang sedang KB pertahankan sampai masa usia subur selesai. Kalau perlu ulangan KB, hubungi nakes terdekat. Upaya untuk mempertahankan kelestarian ber-KB wajib dalam pandemi,” pesannya. Teguh juga mengimbau pasangan usia subur untuk menunda kehamilan di masa pandemi hingga situasi membaik. Menurutnya, hamil di masa pandemi memiliki beberapa risiko. Salah satunya adalah kondisi fisik ibu hamil yang memiliki imun lemah di trimester awal, sementara untuk melawan Covid-19 dibutuhkan imun yang bagus. “Kalau ingin hamil tidak apa-apa, tapi harus persiapkan dengan baik dan tahu konsekuensi, sehingga kebutuhan fisik dan psikis ibu dan janin anak terpenuhi dengan baik,” jelasnya. Teguh melanjutkan, angka kehamilan, terutama kehamilan tidak diinginkan harus dikendalikan. “Jika tidak, maka dalam jangka panjang akan memacu kelahiran tinggi, bahkan di periode tertentu bisa terjadi baby boom,” imbuhnya. Kepala Dinkes Jatim dr Herlin Ferliana MKes di tempat yang sama menambahkan, saat ini semua pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat esensial kesehatan terus berjalan, termasuk pelayanan KB. “Jika kenaikan DO KB terus berlanjut setiap bulan, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Agar petugas dan masyarakat aman, saat ini pelayanan KB di tingkat pertama atau rujukan telah dipandu dengan buku pedoman,” ujarnya. (gus/fer)