BKKBN Jatim dan DPRD Jatim Bahas Laju Pertumbuhan Penduduk Saat Pandemi

Surabaya, Memorandum.co.id - BKKBN Jawa Timur dan Komisi E DPRD Jawa Timur melakukan pembahasan monitoring dan sharing dalam rangka antisipasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di masa pandemi Covid-19, Selasa (22/09/2020). Pertemuan yang dilaksanakan di Balai Diklat KKB Malang ini membahas beberapa hal, diantaranya fenomena Covid-19 yang sangat berdampak bagi keluarga, diantaranya terkait pekerjaan, keuangan, termasuk Program Bangga Kencana. Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd menjelaskan, di saat pandemi dikhawatirkan terjadi unwanted pregnancy yang dapat memicu fenomena baby boom dan berpengaruh pada pola asuh sehingga dikhawatirkan meningkatkan angka stunting. Hal ini diantisipasi BKKBN Jatim dengan tetap melaksanakan pelayanan KB disertai protokol kesehatan dan tindakan pencegahan saat pelayanan KB seperti tes rapid, foto thorax dan cek darah. Selain itu, BKKBN Jatim juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus, diantaranya melalui kegiatan Rabu Berbagi yang merupakan bentuk kegiatan advokasi KIE (komunikasi, infromasi, edukasi) sekaligus wujud kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. ‘’Saat ini kami memiliki layanan konseling berbasis web yang dapat membantu konseling remaja, keluarga, pasangan siap nikah dan memberikan informasi program secara online didukung tenaga ahli dan berpengalaman,” jelas Teguh. Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, M.Pd pada kesempatan sama menyampaikan kesiapannya mendukung dan menerima masukan terkait apa yang dapat dilakukan dalam penguatan program keluarga berencana di masa pandemi. Pihaknya juga menekankan penggarapan program KB harus diperkuat melalui kerjasama dengan berbagai mitra lintas sektor. Menurutnya, keluarga sebagai unit terkecil juga terkena dampak pandemi, dimana yang sangat terasa adalah dari sisi ekonomi. Untuk itu, resources dalam keluarga harus dikelola seoptimal mungkin agar berdayaguna. ‘ ’Oleh sebab itu kegiatan ini dilaksanakan, untuk mematangkan kerjasama agar terwujud program untuk keluarga dan keluarga berencana yang lebih baik,”ujarnya. Perlu diketahui, dalam pembahasan tersebut dihadiri Komisi E DPRD Jawa Timur dr. Benjamin Kristianto, MARS, Adam Rusyidi, S.Pd dan Jajuk Rendra Kresna, SE, MM. Sementara itu untuk tindak lanjut dari pertemuan ini diantaranya agar kerjasama pelayanan KB ke depan dapat melibatkan klinik swasta/faskes tingkat I/RS swasta, khususnya dalam kegiatan baksos pelayanan KB yang cenderung diminati masyarakat. Disamping itu diharapkan dukungan pemerintah daerah untuk ikut menggiatkan pelayanan KB di masa pandemi, sehingga meningkatnya angka putus pakai (drop out) peserta KB dapat diantisipasi.(gus/fer)