Semua Pihak Dukung Pengamanan Pilkada Serentak Kabupaten Malang

Malang, memorandum.co.id - Pengamanan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020 telah disiapkan matang oleh Polri bersama TNI, linmas dan seluruh stakeholder serta peran serta masyarakat. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini nanti tetap harus mengutamakan protokol kesehatan. "Keselamatan kesehatan masyarakat tetap menjadi perhatian utama, maka dari itu harus menggunakan protokol kesehatan," terang Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Senin (21/9/2020). Hal itu disampaikan Kapolres dalam paparannya saat sosialisasi Pilkada Serentak 2020 bersama forkopimda dan tiga pilar,  bertema 'Pilkada yang Aman Kondusif di Tengah Pandemi Covid-19', di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dalam tahapan pilkada yang telah dilalui selama ini berjalan dengan aman, serta tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak sampai terjadi kluster baru. Sedangkan persiapan personel pengamanan pelaksanaan telah menyiapkan personel dan dibantu dari Brimob serta Polda Jatim. Juga melibatkan personel linmas dan peran serta masyarakat. "Kalau terkait pengamanan pilkada merupakan hal yang lumrah, tapi tahun ini merupakan hal berbeda dengan adanya Covid-19," ujarnya. Oleh karena itu, dalam pilkada kali ini perlu perhatian khusus. Apalagi dalam waktu terakhir tahapan kampanye tingkat kerawanan akan menjadi perhatian karena dikhawatirkan akan melibatkan massa yang bisa menimbulkan penyebaran Covid-19. "Maka protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi paslon agar mengimbau pada massanya untuk selalu menggunakan masker," imbaunya. Untuk menekan Covid-19, pihaknya bersama TNI dan Satpol PP akan meningkatkan operasi yustisi sebanyak tiga kali dalam sehari. Mengingat dalam kurun waktu dua hari terakhir ini wilayah Kabupaten Malang tidak terjadi penambahan sehingga akan berupaya menekan agar statusnya zero. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhatini menyampaikan, dalam pelaksanaan pilkada nanti pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan, misalnya memberi sarung tangan karet pada setiap pemilih untuk menghindari terjadinya kluster  baru. "KPU juga membatasi jumlah pemilih pada setiap TPS maksimal sebanyak 500 pemilih. Petugas juga akan menyemprot hand sanitizer pada pemilih setiap akan mencoblos, karena alat coblos pada setiap bilik hanya satu," terang Anis. (kid/fer)