Ia menilai pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rancangan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan berikutnya.
"Pembahasan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda, sehingga dapat disetujui bersama dan selanjutnya diproses untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur," ungkapnya.
Lebih lanjut, sejumlah prioritas pembangunan akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD Tulungagung 2027.
BACA JUGA:DPRD Tulungagung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Dibahas
Di antaranya perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan ekonomi pada sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dengan disepakatinya Ranperda APBD 2027, tahapan selanjutnya adalah proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan penyempurnaan rancangan anggaran daerah, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung pada 2027 dapat berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. (fir/fai)