SIDOARJO, MEMORANDUM.CO.ID - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Slamet Priyanto, mantan Kepala Desa (Kades) Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pungutan liar (pungli) penjualan tanah gogol tetap.
Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa 17 November 2026, majelis hakim juga menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp645 juta. Jumlah tersebut lebih rendah Rp400 juta dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang sebelumnya meminta terdakwa membayar Rp1,045 miliar.
BACA JUGA:Susun RKPDes 2027, Pemdes Mulyodadi Wonoayu Matangkan Perencanaan Pembangunan Lewat Musrenbangdes
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim I Made Yuada dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Juanda, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.
Mini kidi--
Selain hukuman penjara dan uang pengganti, Slamet juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp250 juta. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, jaksa berwenang menyita dan melelang harta kekayaan terdakwa untuk melunasi denda tersebut.
BACA JUGA:Pemdes Mulyodadi Serahkan BLT DD untuk 12 KPM, Masing-masing Rp900 Ribu
Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, denda itu akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Sementara untuk kewajiban uang pengganti sebesar Rp645 juta, majelis hakim memberikan batas waktu pembayaran paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Jika terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya. Apabila kekayaan yang dimiliki tidak mencukupi, kewajiban membayar uang pengganti akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Wonoayu Tanam Jagung Bersama Petani Mulyodadi
Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan Slamet Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar dalam penjualan tanah gogol tetap.
Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
Usai mendengarkan amar putusan, baik pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum belum menyatakan sikap menerima ataupun menolak vonis tersebut. Keduanya memilih menyatakan pikir-pikir.
BACA JUGA:Diduga Korupsi Hampir Rp1 M, Kades Mulyodadi Wonoayu Dijebloskan Jaksa ke Penjara