Para pedagang berharap pemerintah memberikan solusi agar tetap dapat menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan meskipun lapak mereka telah diratakan.
Pendamping PKL Embong Blimbing, Robi, membantah anggapan bahwa lapak pedagang berdiri di atas saluran air. Ia mengaku pernah mengajak camat setempat melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi lokasi.
Menurut Robi, hasil pengecekan menunjukkan bahwa lapak PKL tidak menempati saluran air karena drainase kampung berada di jalur tersendiri.
"Enggak ada saluran airnya. Jadi kita pernah ngajak camat ngecek lokasi. Sama-sama kita cek, ternyata PKL itu tidak berdiri di atas saluran. Karena saluran kampung itu ada sendiri," ujarnya.
Robi juga menyampaikan bahwa keberadaan PKL Embong Blimbing memiliki landasan berupa Keputusan Wali Kota (Kepwali) Nomor 204 Tahun 1991 tentang Penetapan Lokasi PKL di wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Pusat.
Mini kidi--
Ia menilai Embong Blimbing masuk dalam wilayah Surabaya Pusat sehingga para pedagang merasa memiliki dasar untuk tetap menjalankan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Meski demikian, Robi mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan penertiban yang telah terjadi. Ia menegaskan, tuntutan utama para pedagang saat ini adalah memperoleh kesempatan untuk kembali berjualan.
"Tapi saya enggak mau membahas yang kemarin-kemarin. Intinya pedagang itu mau jualan kembali. Bagaimana caranya, itu yang kami minta," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya M. Machmud membenarkan bahwa Kepwali Nomor 204 Tahun 1991 menjadi salah satu dasar yang disampaikan perwakilan pedagang dalam audiensi.
"Pak Robi yang menjadi juru bicara itu menyatakan secara tertulis bahwa dia merasa dilindungi oleh Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991. Di mana penataan PKL itu disebutkan di sini, termasuk Embong Blimbing," kata Machmud.
BACA JUGA:Kembalikan Fungsi Saluran, Kecamatan Genteng Tertibkan 35 PKL Embong Blimbing
Menurut Machmud, keberadaan keputusan tersebut membuat pedagang beranggapan bahwa penataan PKL merupakan kewenangan wali kota, bukan hanya pengurus wilayah setempat, termasuk rukun warga (RW).
Namun, dalam audiensi juga muncul persoalan keberatan dari pihak RW terhadap keberadaan PKL di kawasan tersebut. Padahal, berdasarkan keterangan salah satu pedagang dalam pertemuan, pengurus RW sebelumnya telah mendapatkan kompensasi berupa jatah 10 stan.