JEMBER, MEMORANDUM.CO.ID – Suasana jantung Kota Jember mendadak bergemuruh hebat. Ribuan massa yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) dan mengandalkan hidup dari dentuman keras "Sound Horeg" melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Pemkab Jember, Senin (16/11/2026).
Kehadiran barisan truk bermuatan perangkat audio raksasa yang memenuhi kawasan sekitar Alun-Alun Jember ini menjadi simbol perlawanan atas kekhawatiran hilangnya mata pencaharian mereka.
"Kami siap diatur, tapi jangan dilarang secara total!" teriak Koordinator Aksi JSSC, M. Arif Sugiartani, dengan nada berapi-api di hadapan awak media di gedung Pemkab Jember.
Arif menegaskan, aksi turun ke jalan ini dipicu oleh kepanikan massal para pengusaha rental audio yang terancam gulung tikar akibat wacana pelarangan total. Kendati demikian, mereka tidak menolak aturan, asalkan regulasi tersebut tidak bersifat mematikan usaha.
"Kami siap menerima jika usulan itu masuk akal. Tapi jangan sampai aturan itu membunuh usaha kami," cetusnya tegas.
Mini kidi--
Terkait kontroversi yang kerap menyertai fenomena sound horeg, seperti aksi penari (dancer) hingga peredaran minuman keras Arif secara tegas mendesak agar asosiasi mereka tidak disamaratakan. Pihaknya berdalih bahwa urusan moralitas penonton berada di luar kendali penyedia jasa audio.
"Terkait dancer dan miras, itu di luar kapasitas kami. Kami murni hanya penyedia jasa sound system," dalihnya.
Angin segar sempat berhembus usai perwakilan massa menggelar dialog maraton bersama jajaran Pemkab Jember, DPRD, dan pihak kepolisian. Arif mengklaim bahwa pihak berwenang sepakat untuk tidak memberlakukan pelarangan total, melainkan tetap membolehkan penggunaan sound system untuk kegiatan positif seperti pengajian, selawatan, hingga karnaval.
"Hasilnya hari ini, dari Pemkab, Polres, maupun DPRD, tidak ada pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat," ungkapnya lega.
Kendati demikian, aroma ketegangan belum sepenuhnya reda. Para bos rental audio ini diberikan janji manis berupa agenda duduk bersama dengan Bupati Jember selambat-lambatnya dua minggu ke depan, guna merumuskan batasan desibel suara dan durasi waktu penggunaan.
Namun, JSSC tidak tinggal diam jika angin surga tersebut berujung pada kebohongan. Arif melayangkan ultimatum keras: jika dalam kurun waktu dua minggu janji tersebut tidak direalisasikan, mereka siap melipatgandakan kekuatan.
"Kalau janji ini tidak ditepati dalam dua minggu, kami siap membawa massa 10 kali lipat lebih besar!" tandasnya bernada ancaman.
Menanggapi gelombang protes panas tersebut, Asisten Administrasi Umum 3 Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh para pengusaha sound horeg dengan kepala dingin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur forkopimda sama sekali tidak berniat mematikan sektor usaha rakyat tersebut. Sebagai solusi jangka panjang, aturan mainnya akan segera dilegalkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
"Intinya, dari Pemda maupun forkopimda tidak akan ada pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat, yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah," terang Imam meredakan situasi.
Seluruh hasil kesepakatan dan poin-poin dialog darurat ini akan segera diserahkan langsung kepada Bupati Jember untuk dikaji lebih mendalam. Pemkab berharap benturan kepentingan ini dapat diselesaikan di meja musyawarah, demi menjaga kondusivitas, ketertiban, dan keamanan Kabupaten Jember ke depan.
"Hasil kesepakatan ini akan segera kami sampaikan kepada Bupati agar segera dilakukan pembahasan bersama," pungkasnya. (fbr)
Komunitas Sound Horeg Beri Ultimatum Pemkab Jember, Buntut Larangan Tampil
Senin 16-11-2026,21:11 WIB
Editor : Rakhmat Hidayat
Kategori :