DPRD Jatim Dorong Restrukturisasi Kinerja PT PJU

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kinerja dan tata kelola PT Petrogas Jatim Utama (PJU) beserta kelompok usahanya, disorot DPRD Provinsi Jawa Timur. Sikap ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Komisi C terhadap Tindak Lanjut Hasil dan Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim 2026.

BUMD yang bergerak di sektor energi dan migas ini diminta melakukan restrukturisasi menyeluruh. Mulai dari penyelesaian masalah PT Delta Artha Bahari Nusantara (PT DABN), profesionalisme direksi, hingga percepatan likuidasi anak usaha yang merugi seperti PT Jatim Energy Services (JES), agar mampu memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menegaskan, penataan PT PJU merupakan salah satu agenda mendesak. Komisi C meminta manajemen untuk segera menyelesaikan seluruh permasalahan terkait PT DABN dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi Pansus BUMD serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Komisi C mendorong penguatan PJU sebagai strategic holding sektor energi dan migas serta meningkatkan kontribusinya terhadap PAD melalui optimalisasi seluruh portofolio usaha dan investasi," tegas Adam Rusydi.

Selain penyelesaian persoalan PT DABN, Komisi C menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengisian jabatan strategis.

Mini kidi--
Pemilihan Direksi PT PJU serta penunjukan Direksi maupun Komisaris pada PT DABN dan entitas PJU Group lainnya wajib dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, dan mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti PP Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, serta Perda Jatim Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2025.

Di samping pembenahan struktur pengurus, Komisi C turut mendorong optimalisasi peluang usaha baru, termasuk pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 guna mendongkrak pendapatan perusahaan dan kontribusi terhadap PAD.

Sorotan serius juga diarahkan pada anak-anak perusahaan PT PJU yang dinilai tidak menguntungkan dan justru menjadi beban keuangan. Komisi C meminta penguatan fungsi pengawasan holding terhadap pengelolaan investasi, penggunaan modal, kinerja usaha, dan tata kelola anak usaha.

Untuk entitas yang tidak menguntungkan, PT PJU diminta menyusun tahapan penyelesaian yang dilengkapi target waktu, kebutuhan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab secara jelas.

Khusus terhadap PT Jatim Energy Services (JES), Komisi C merekomendasikan agar dilakukan percepatan kajian akhir untuk penutupan atau likuidasi perusahaan, dengan menghentikan tambahan modal dan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban, piutang, perpajakan, aset, serta aspek hukum perusahaan. (day)