SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menegaskan urgensi langkah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di wilayah setempat.
Kebijakan pengawasan ketat ini dipandang sangat krusial guna memastikan perusahaan pelat merah benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi jalan di tempat.
Sebagai representasi rakyat di legislatif, DPRD memegang komitmen penuh untuk terus mengawal jalannya korporasi daerah agar berdaya saing tinggi.
BACA JUGA:KPPTI 2026 Soroti Penggunaan AI di Kampus, Dosen Ingatkan Mahasiswa Tak Telan Mentah Hasil Teknologi
Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, menyatakan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan komisi merupakan manifestasi nyata dari fungsi pengawasan legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
"Tujuannya satu, tujuannya adalah meningkatkan potensi pendapatan asli daerah," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono.
Mini kidi--
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap langkah penertiban dan kajian yang dilakukan oleh DPRD semata-mata bermuara pada penguatan fiskal daerah.
BACA JUGA:Komisi A DPRD Jatim Soroti Kekurangan 13 Jabatan OPD di Pemprov Jawa Timur
Menanggapi adanya BUMD yang dinilai pasif atau "tidur" karena tidak menyumbangkan pendapatan signifikan hingga muncul wacana agar tidak diperpanjang, Blegur menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada data yang kuat.
"Sehingga apapun yang disampaikan oleh ketua komisi tadi itu sudah merupakan kajian dan penelitian terkaitan dengan evaluasi BUMD yang ada di Jawa Timur," tambah Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono.
BACA JUGA:Wacana Pajak Digital, Anggota DPRD Jatim Salim Azhar Ingatkan Jangan Tambah Beban Rakyat
Lebih lanjut, Blegur menguraikan bahwa proses evaluasi ini harus diarahkan secara tepat sasaran dengan membedah akar permasalahan secara objektif dari dua sisi utama, yakni tata kelola sektor usaha maupun kualitas sumber daya manusia di dalam perusahaan.
"Kalau seandainya dari sisi usahanya, maka perlu diperbaiki. Tapi kalau seandainya dari sumber daya manusianya, ya maka perlu diubah struktur organisasinya," tegas Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono.
BACA JUGA:Besok Sore, DPRD Jatim Gelar Wayang Kulit Gratis untuk Masyarakat dalam Rangka HUT ke-81 Pemprov