MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Universitas Brawijaya (UB) memperkuat pengawasan dan pencegahan perilaku koruptif melalui Program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN) yang menyasar sekitar 12 area rawan gratifikasi di lingkungan kampus.
Program tersebut dijalankan Satuan Pengawasan Internal (SPI) UB sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi di lingkungan perguruan tinggi.
Penguatan integritas juga diarahkan pada pengendalian gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur internal maupun eksternal universitas.
Ketua SPI UB Prof Dr Aulia Fuad Rahman SE, MSi, Ak, menjelaskan, terdapat sekitar 12 area yang menjadi perhatian dalam pengendalian gratifikasi dan pembangunan zona integritas. Area tersebut meliputi penerimaan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, hingga proses pengadaan barang dan jasa.
"Untuk sosialisasi, difokuskan kepada mahasiswa dan penyedia barang dan jasa yang merupakan pihak eksternal. Program penguatan integritas ekosistem PTN ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa dukungan dari semua pihak," terang Aulia, Rabu 11 November 2026.
Mini kidi--
Menurutnya, sosialisasi menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pengertian, bentuk, serta potensi bahaya gratifikasi.
Melalui pendekatan tersebut, UB ingin membangun sinergi antara sivitas akademika, mahasiswa, dan mitra penyedia barang dan jasa agar memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih.
"Mewujudkan budaya anti gratifikasi, mencegah praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai dukungan, UB juga menyediakan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Sarana konsultasi, wadah penyampaian informasi, laporan, dan pengaduan terkait dengan dugaan praktik gratifikasi," lanjutnya.
BACA JUGA:6 Fakultas Universitas Brawijaya Didorong KemenPANRB Perkuat Zona Integritas
Keberadaan UPG diharapkan memudahkan sivitas akademika maupun pihak eksternal menyampaikan informasi, laporan, dan pengaduan apabila menemukan dugaan praktik gratifikasi. Setiap laporan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui program PIEPTN dan penguatan fungsi UPG, UB berupaya menanamkan budaya antikorupsi secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen universitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.