LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lamongan dihujani kritik sekaligus apresiasi saat berkolaborasi dengan MPR RI menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Kantor TP PKK Lamongan, Selasa 13 Oktober 2026.
Langkah ini menuai sorotan tajam karena dinilai publik rawan ditunggangi kepentingan politik praktis, meski di sisi lain dianggap krusial untuk membentengi keluarga dari radikalisme digital.
BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Ikuti Rapat Paripurna II DPRD, Enam Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Tiga Raperda
Acara yang menghadirkan Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar dapil Gresik–Lamongan selaku pemateri ini, diikuti oleh seluruh pengurus kabupaten, ketua kecamatan, hingga perwakilan kader desa.
Di satu sisi, sebagian pengamat dan masyarakat mempertanyakan netralitas organisasi semi-pemerintah seperti PKK yang dinilai terlalu intim dengan politisi menjelang konstelasi politik lokal. Kehadiran figur partai dikhawatirkan bias dan menjadi panggung kampanye terselubung bermodus edukasi kebangsaan.
BACA JUGA:Bikin Malu, Pencuri Kursi Taman Pemkot Surabaya Dimarahi Hakim
Namun, Ahmad Labib membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika murni demi menjaga persatuan bangsa dari ancaman disintegrasi.
“Penguatan nilai kebangsaan harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Ketika nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling menghargai dan semangat persatuan tumbuh sejak dini,” tegas Labib.
Mini kidi--
Ia juga mendesak kader PKK bergerak agresif menyebarkan pemahaman ini hingga ke tingkat desa.
Gempur Rokok Illegal--
Senada dengan Labib, Ketua TP PKK Kabupaten Lamongan pasang badan dan menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, tuduhan politisasi itu keliru karena materi Empat Pilar justru sejalan dengan program PKK dalam membangun keluarga berkarakter.
BACA JUGA:Bhabinkamtibmas Polresta Malang Kota Dampingi Petani Panen Jagung di Cemorokandang
Ia berharap kader yang hadir tidak hanya fokus pada polemik kehadiran politisi, melainkan mampu menyerap ilmu untuk diterapkan dalam pendidikan karakter anak, pembiasaan musyawarah, dan menjaga kerukunan di wilayah masing-masing demi keutuhan NKRI