Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 memungkinkan penggunaan anggaran daerah untuk membiayai layanan tambahan seperti transportasi pasien.
Gempur Rokok Illegal--
Selain itu, Kabupaten Jember telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari sisi pelayanan medis.
BACA JUGA:Pemkab Jember Perkuat Pengawasan, Amankan 72.656 Batang Rokok Ilegal
“Program ini tidak bertabrakan dengan JKN, justru menjadi pendorong fasilitas tambahan yang pro-rakyat. Di tengah keterbatasan anggaran, kreativitas Pak Bupati patut diapresiasi dan diharapkan bisa menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain di Indonesia,” tutur Akmal. (fbr)