Sementara, Kepala Dinas Perijinan (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP) Sidoarjo Benny Airlangga Y mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mengeluarkan perijinan terkait provider. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan apapun karena memang tidak mengeluarkan perijinan.
Anggota Komisi A Achmad Muzayyin S menyayangkan peserta hearing, khususnya OPD terkait, karena terkesan saling lempar tanggung jawab saat diminta menjelaskan terjadinya kesemrawutan jaringan 15 provider yang notabene penyumbang PAD Sidoarjo. "OPD ditanya siapa menerbitkan ijin ga ada yang jawab, tahu-tahu keluar ijinnya, jangan-jangan...," katanya menyindir OPD.
Hearing ini rencananya akan dilanjutkan minggu depan dengan catatan kepala dinas terkait harus hadir karena ini penting. Sekalian menjadi pemasukan PAD dan penataan kota agar terlihat indah dan rapi. Tidak semrawut seperti yang terjadi sekarang ini.(kri/jok)