Wali Kota meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun jadwal serta rencana aksi yang jelas, mulai dari pendataan dan verifikasi hingga penanganan setiap kasus. Menurutnya, peluncuran program harus diikuti langkah yang terukur dan memiliki tenggat waktu.
“Program bisa saja diluncurkan berkali-kali, tetapi yang utama adalah rencana aksi dengan tenggat waktu. Kapan pendataan diselesaikan, berapa lama penanganannya, dan bagaimana intervensinya sesuai dengan persoalan masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Siti Rohana menjelaskan, Program Bergegas memiliki dua pilar utama, yakni pencegahan dan penanganan.
Pilar pencegahan dilakukan melalui deteksi dini absensi siswa, konseling dan pendampingan bagi anak yang mengalami penurunan motivasi belajar, edukasi orang tua, serta penguatan sinergi bantuan sosial.
BACA JUGA:Ribuan Warga Padati Taman Harmoni, Pemkot Pasuruan Gelar Kolaborasi Tiga Perayaan Sekaligus
Adapun pilar penanganan mencakup validasi by name by address, pendekatan kepada anak agar kembali bersekolah, serta penyediaan jalur pendidikan yang fleksibel melalui sekolah formal, Sekolah Rakyat, maupun pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Penuntasan ATS ini adalah tanggung jawab kolektif melalui Program BERGEGAS. Kita membutuhkan satu peta data, satu pembagian peran, dan satu gerak bersama,” jelas Siti Rohana.
Wali Kota menambahkan, pengentasan ATS merupakan bagian penting dari investasi sumber daya manusia Kota Pasuruan yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat di tingkat lingkungan.
“Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan melalui data yang akurat, pembagian peran yang jelas, serta intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak sebagai bagian dari upaya memperkuat investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Turut hadir Wakil Wali Kota Pasuruan, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, jajaran kepala perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Pasuruan, serta unsur pendidikan. (kd/mh)