“Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada,” tegasnya.
Saat ini terdapat 76 DRPPA di Sidoarjo yang tersebar di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian.
Keberadaan desa-desa tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat deteksi dini sekaligus pemenuhan hak perempuan dan anak.
Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan dari hulu. Mulai pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan ketika persoalan ditemukan.
Menurut Heni, persoalan anak berisiko putus sekolah, permasalahan pengasuhan, hingga perempuan usia produktif yang belum bekerja membutuhkan perhatian bersama.
“Ketika ada anak yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak sekolah, misalnya, jangan sampai kita hanya mengetahui setelah masalah terjadi. Forum di lapangan dapat menjadi mata dan telinga untuk melakukan deteksi dini,” ujarnya.
Selain perlindungan, pemberdayaan perempuan juga menjadi perhatian. Perempuan usia produktif yang belum bekerja didorong mendapat akses keterampilan dan program pemberdayaan sesuai potensi wilayah.
“Pemberdayaan perempuan tidak hanya bicara perlindungan, tetapi juga bagaimana mereka bisa berdaya dan mandiri. Karena itu, program pemberdayaan perlu dihubungkan dengan potensi desa dan program perangkat daerah,” jelas Heni.
Salah satu program yang dijalankan adalah Sekolah Pemberdayaan Perempuan. Pada 2025, program tersebut dilaksanakan di 10 kecamatan dengan total 250 peserta.
Tahun ini program kembali dilanjutkan di Kecamatan Balongbendo yang mencakup 23 desa dan Kecamatan Krian dengan 20 desa. Total pesertanya mencapai 80 orang.
Gempur Rokok Illegal--
Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur Endang mengatakan, penguatan Forum PUSPA di Sidoarjo diharapkan memperluas partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Forum PUSPA hadir untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Kami melihat titik-titik mana yang indikatornya belum terpenuhi, kemudian membantu mengoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan agar ada tindak lanjut,” katanya.
Dengan jejaring yang melibatkan pemerintah, desa, kader masyarakat, akademisi hingga organisasi profesi, Forum PUSPA diharapkan benar-benar menjadi penghubung antara persoalan yang ditemukan di lapangan dengan layanan dan penanganan yang dibutuhkan masyarakat. (kri)