BACA JUGA:Perda Jasa Konstruksi Disahkan, DPRD Jombang Tegaskan Proyek Tak Boleh Asal Jadi
“Untuk RDP terkait dengan Perbup PLP2B akan diagendakan kembali. Karena Komisi B tadi meminta keseluruhan luasan dan lahannya,” ujarnya.
Rony menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut masih berkaitan dengan proses di tingkat kementerian. Data dan penetapan lahan saat ini juga masih berproses di Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini prosesnya masih di Kementerian ATR/BPN. Tentunya nanti akan mengundang BPN dan Dinas PUPR,” pungkasnya.(war)