JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Polemik Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang memasuki babak serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang mendorong aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap duduk persoalan yang terjadi di tubuh koperasi tersebut.
Tak hanya penyelidikan, DPRD juga mendesak dilakukan audit total terhadap KPRI Sejahtera. Audit dinilai perlu mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi keuangan, legalitas koperasi, hingga keberadaan dan status seluruh aset yang dimiliki.
Anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menegaskan bahwa langkah APH perlu mendapat dukungan. Menurutnya, polemik yang berkembang harus segera diungkap secara terang agar tidak berlarut-larut dan semakin merugikan anggota koperasi. Minggu 9 Agustus 2026.
Mini kidi--
"Kami mendukung langkah APH untuk melakukan penyelidikan. Diharapkan ada titik terang terkait polemik KPRI Sejahtera. Jangan sampai anggota dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
BACA JUGA:Kasus KPRI Sejahtera Naik Level, Kejari Jombang Panggil Dinkop dan Minta Sejumlah Dokumen
Kartiyono menilai audit menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya KPRI Sejahtera. Pemeriksaan, kata dia, tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun laporan keuangan semata.
"Pemerintah juga harus melakukan audit secara menyeluruh, mulai dari legalitas terkait KPRI Sejahtera dan seluruh aset-aset yang dimiliki. Permasalahan ini harus segera dituntaskan," tegasnya.
BACA JUGA:Terungkap dalam Neraca 2025, Begini Kondisi Keuangan KPRI Sejahtera Jombang
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan KPRI Sejahtera. Seluruh kondisi koperasi perlu dibuka secara terang kepada anggota agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan yang semakin meluas.
Selain mendorong penyelidikan dan audit total, Kartiyono juga meminta pengurus KPRI Sejahtera segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Forum tersebut dinilai menjadi ruang penting bagi anggota untuk menentukan langkah penyelesaian sekaligus arah masa depan koperasi.
Gempur Rokok Illegal--
"Selain itu, saya mendorong agar pengurus segera melakukan rapat anggota luar biasa untuk penyelesaiannya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Jombang Hari Purnomo melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Yusnia Rahma, mengatakan pengurus KPRI Sejahtera telah menargetkan RALB dapat digelar secepatnya.