Dana Pembangunan RSUD Krian Terkepras 75 Persen

  Sidoarjo, memorandum.co.id – Terkeprasnya anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo barat di Krian dari Rp 120 M menjadi Rp 30 M menunjukkan kurang arifnya Pemkab Sidoarjo dalam pengelolaan uang daerah. “Saya sendiri bingung mikirnya. Anggaran daerah dialihkan untuk penanganan masalah kesehatan, namun yang dikepras justru alokasi dana untuk pembangunan RSUD,” ujar Ketua Presidium Rumah Pancasila Sidoarjo, M Husni Thamrin. Ia yang ditemui di kantor sekretariatnya, Senin (17/8), mengatakan semestinya pembangunan rumah sakit itu masuk dalam skala prioritas pertama karena saat ini Sidoarjo tengah dihantam wabah kesehatan berupa virus corona. Dasar pertimbangan yang lain, saat ini warga di wilayah Sidoarjo Barat justru sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang representatif. “Justru seharusnya alokasi anggaran di pos pengeluaran lain yang dialihkan untuk menambah anggaran pembangunan RSUD Barat itu karena kita sama-sama tidak tahu apakah tahun depan Sidoarjo bisa benar-benar lepas dari pandemi Covid-19 ini,” tukas Husni yang juga Ketua Himpunan Putra-putri dan Keluarga Besar TNI AD (Hipakad) Sidoarjo itu. Sementara itu dihubungi terpisah tokoh masyarakat Sidoarjo Barat, Dondik Agung Subroto sangat menyayangkan keputusan Pemkab Sidoarjo terkait rencana pembangunan RSUD Krian tersebut. Menurutnya fenomena ini menujukkan kurang baiknya Pemkab Sidoarjo dalam melakukan estimasi anggaran untuk penanganan Covid-19. “Saya pikir pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo saat ini gagal merealisasi janji-janjinya pada masyarakat. Dan masalah RSUD ini melengkapi kekecewaan masyarakan Sidoarjo barat padahal keberadaannya sangat dibutuhkan,” tandas Dondik yang dihubungi melalui WA-nya. Apalagi, belum teratasinya penularan virus corona di wilayah Sidoarjo hingga saat ini menjadi bukti bahwa hasil pengurangan dana itu tidak menimbulkan hasil positif. “Konsep-konsep gugus tugas tidak menghasilkan apapun,” ujanya tegas. Dondik menduga ketidakcermatan ini terjadi karena pemegan otoritas pemerintahan di Sidoarjo saat ini sedang terpecah konsentrasinya antara kewajibannya sebagai wakil bupati dengan kepentingannya sebagai kandidat pilkada. “Ini yang membuat semua menjadi tidak bisa fokus dalam proses penanganan Covid- 19, baik selaku kepala pemerintahan dan ketua gugus tugas,” tandas pria yang adalah Presiden Komunitas Topi Kwalik itu. Disisi lain, anggota DPRD Sidoarjo dari fraksi PAN, Bangun Winarso mengatakan pihaknya sudah sepakat dengan Pemkab Sidoarjo untuk membangun RSUD Krian dengan pola multi years. “Tahun ini memang hanya dialokasikan Rp 30 Miliar, tapi tahun depan akan dianggarkan Rp 140 Miliar,” jelasnya. Soal molornya tahapan pembangunan RSUD Krian di tahun ini, Bangun mengatakan hal tersebut dipicu oleh gagalnya proses lelang menejemen kontruksi sehingga harus diulang. “Jika lancar InsyaAllah awal Desember nanti kita dapatkan pemenang lelang tender design dan built-nya,” pungkasnya.(lud/jok/tyo)